20090414

Artikel Terbaru di Jurnal Arah KIRI: Iklan Kampanye dan Pembelokan Realitas

MEMANUSIAKAN KEMBALI MANUSIA SETENGAH DEWA

Oleh: Ubaidillah Syohih
"Anak didik tidak hanya disiapkan agar siap bekerja, tapi juga bisa menjalani hidupnya secara nyata sampai mati. Anak didik haruslah berpikir dan pikirannya itu dapat berfungsi dalam hidup sehari-hari. Kebenaran adalah gagasan yang harus dapat berfungsi nyata dalam pengalaman praktis."

John Dewey (1859 – 1952)

Merenungi quote John Dewey di atas, agak miris lihat kondisi pendidikan saat ini. Pendidikan lebih diarahkan pada menyiapkan tenaga kerja "buruh". Bukan lagi pemikir-pemikir handal yang siap menganalisa kondisi. Karena pola pikir "buruh" lah, segala macam hapalan dijejalkan kepada anak murid. Dan semuanya hanya demi satu kata: IJAZAH! ya, ijazah, ijazah, ijazah yang diperlukan untuk mencari pekerjaan. Pun demikian dengan institusi pendidikan, lembaga ini tidak ubahnya seperti pencetak mesin ijazah. Sebagian malah beriklan layaknya iklan sebuah pusat perbelanjaan dengan iming-iming ruangan ber-AC, free hotspot, dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan makna pendidikan itu sendiri.


Pendidikan atau Education berasal dari kata educare (ex ducere), yang berarti membimbing, menuntun, dan memimpin. Filosofi pendidikan sebagai educare ini lebih mengutamakan proses pendidikan yang tidak terjebak pada banyaknya materi yang dipaksakan kepada peserta didik dan harus dikuasai. Proses pendidikan educare lebih merupakan aktivitas hidup untuk menyertai, mengantar, mendampingi, membimbing, memampukan peserta didik sehingga tumbuh berkembang sampai pada tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Di sini, atmosfer pendidikan mendapat tekanan dan peserta didik diberi keleluasaan untuk mengeksplorasi diri dan dunianya sehingga berkembang kreativitas, ide, dan keterampilan diri sebagai bagian dari masyarakatnya. Minat dan bakat peserta didik diperlakukan sebagai sentra dan hal yang amat berharga. Peran pendidik lebih sebagai narasumber, pendorong, pemberi motivasi, dan fasilitator bagi peserta didik. Lebih dari itu, luaran pendidikan harus menjadi orang-orang yang mampu mengubah diri sendiri dan masyarakat menuju pada arah yang lebih baik dan merdeka.
Freire pun berkata, hakikat pendidikan adalah membebaskan. Sejiwa dengan itu, Ki Hadjar Dewantara, sang Bapak Pendidikan Indonesia, berkata bahwa pendidikan seyogyanya memerdekakan. Ditambahkan pula oleh Driyarkara, bahwa pendidikan sudah selayaknya mampu memanusiakan manusia.
Bila kita membaca kembali Pasal 3 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan nasional "bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab", terlihat bahwa tujuan pendidikan nasional menjadi terlalu teknis-praktis, parsial, dan temporal. Tujuan pendidikan nasional perlu dijiwai niat untuk membangun kesadaran kritis dan memanusiakan, serta tak lekang oleh perubahan zaman.
Lalu, bagaimana pendidik mampu memanusiakan peserta didik bila mereka sendiri masih berlaku layaknya manusia setengah dewa?

Penulis adalah Aktifis Lingkungan di MATOA - Your Partner in Environmental Communications





Baca Selengkapnya!


Iklan Kampanye dan Pembelokan Realitas

Oleh: Rudi Hartono

Ada yang menarik akhir-akhir ini, terutama karena mendekatnya kontestasi pemilu, yaitu iklan-iklan partai yang kian marak di televisi. Kemunculan iklan ini kian gencar, hampir setiap sesi iklan di sela-sela acara TV, dan tumpuk menumpuk dengan iklan komersil. Bedanya, jika iklan komersil menawarkan brand image produk industri, maka iklan politik menawarkan brand image dari kancah politik. Inilah pemasaran politik.

Terkadang, jika dicermati, iklan-iklan ini sekedar mengumbar janji-janji sebagai daya tarik, tetapi kurang ilmiah, kurang objektif, dan kurang jujur dengan kenyataan. Tentu saja, hal semacam ini tidak mengajarkan pendidikan politik yang benar kepada rakyat, apalagi menanamkan kesadaran politik yang ilmiah dan objektif.


Rangsangan Memasang Iklan

Herbert Schiller, seorang tokoh kritis dalam ilmu komunikasi, dalam bukunya "Media ownership and control in the age of convergence", menggambarkan adanya keterkaitan antara perkembangan media dalam sistim informasi dengan niat sejumlah korporasi yang hendak mengeruk keuntungan dari industri media, setidaknya paska perang dunia kedua. Partisipasi Indonesia (PI), sebuah lembaga survey berbasis di Jakarta, dalam penelitiannya tahun 2007 menemukan bahwa 70% rakyat Indonesia mengakses informasi dari media Audio visual. Peran dominan media dalam mengendalikan pemirsa juga dapat dilihat pada jangkauan media TV swasta nasional yang sudah mencapai 80% rakyat Indonesia.

Dengan "kekuasaan besar" di tangan media, terutama dalam mengarahkan persepsi masyarakat, maka sejumlah partai dan politisi pun tergiat memanfaatkan hal ini. Anggaran yang digelontorkan untuk ini pun tidak sedikit. Merujuk pada survey AC Nielsen, pada awalnya, Gerindra mengeluarkan dana iklan di bawah Rp 1 miliar. Namun, sejak Juli hingga Oktober, biaya iklan Gerindra per bulan mencapai Rp 8 miliar; Pada Juni dukungan terhadap Gerindra yang terekam survei LSI hanya pada tingkatan 1,0 persen. Namun, dukungan terhadap Gerindra meningkat menjadi 3,0 persen dan 4,0 persen pada September dan November. (KOMPAS, December 16, 2008)

Begitu juga dengan Partai Demokrat (PD). Dari Mei hingga Juli 2008, pengeluaran iklan PD di bawah Rp 1 miliar per bulan. Namun, mulai Agustus hingga Oktober, pengeluaran iklan secara konsisten meningkat dari Rp 8,29 miliar (Agustus); Rp 10,08 miliar (September); dan Rp 15,15 miliar (Oktober).
Dari biaya iklan yang besar, melampaui dana alat peraga seperti baliho, poster, dan selebaran, para capres dan partai pendukungnya mendapatkan imbal –balik yang setimpal, berupa lonjakan popularitas.

blank campaign dan pembelokan realitas

Dari berbagai tema iklan yang diangkat partai, terdapat sejumlah keganjalan-keganjalan baik dari isi kampanye dan program, maupun prestasi yang disampaikan ternyata berbeda dengan fakta dan kenyataan sebenarnya. ada dua tipe iklan partai yang perlu dikritisi;

Pertama, Ada iklan dengan isian kampanye yang kosong (Blank Campaign), lebih sloganistik, dan kurang menguraikan konsep dan program jalan keluar. Sebagai misal, iklan gerindra yang terlampau menyederhanakan persoalan, sehingga seolah-olah kemenangan gerindra akan menyelesaikan persoalan bangsa, tanpa mengkorfimasi apakah tawaran program dan kebijakan gerindra memang dapat mengatasi persoalan bangsa.

Kedua, iklan yang disampaikan bersifat membelokkan realitas sebenarnya. Sebagai contoh iklan partai demokrat. Sebagai partai pemerintah, Demokrat boleh saja mati-matian berdiri membela SBY, tetapi tidak boleh melenceng dari koridor; pembelajaran politik kepada rakyat. Iklan Demokrat mengenai prestasi SBY menurunkan BBM dengan mengangsur tiga kali benar-benar pembodohan. Jika SBY konsisten berpatokan pada harga minyak dunia, maka ketika minyak dunia turun 50% lebih, maka seharusnya harga BBM juga turun 50% menjadi 3000-an rupiah, bukan 4.500 yang dibanggakan SBY. Pun dengan menurunkan BBM tiga kali, SBY tetap tidak bisa mengontrol harga kebutuhan pokok yang meroket, tarif angkutan yang tetap tinggi, maupun mencegah ancaman PHK massal terhadap 2 jutaan buruh akibat krisis global.

Demikian pula dengan Iklan PKS yang seolah didukung hampir seluruh kalangan, termasuk anak punk (sub kultur), dan lain-lain. Menurut kami, ini juga membelokkan realitas, karena PKS tidak mungkin didukung semua sektor sosial mengingat PKS adalah partai eksklusif. Buktinya, PKS merupakan motor utama pengesahan UU pornografi yang memaksakan penyeragaman budaya nasional dan penafsiran tunggal terhadap ajaran moral.

Rudi Hartono, Pengelola Jurnal Arah Kiri dan Pemimpin Redaksi Berdikari online.


Baca Selengkapnya!


Pak Benny dan Seni Berpolitik

Oleh: Rudi Hartono

Selama berpuluh-puluh tahun, kehidupan politik merupakan sesuatu yang susah diakses bagi seluruh rakyat, dan tentu saja rakyat miskin. Jika pada masa orde baru hambatan berpolitik datang dari struktur politik yang otoritarian, maka pada masa reformasi ini hambatannya berasal dari kerangka politik yang market oriented. Karena itu pula, maka selama puluhan tahun rakyat miskin ditaruh di luar kekuasaan, bahkan dikucilkan dari arena politik.

Sudah lama kalangan progressif dari buruh, petani, miskin kota, dan sektor feminis tidak terdengar dalam kancah politik nasional. Tetapi kali ini, menjelang pemilu 2009, sejumlah aktifis progressif dari mahasiswa, buruh, tani, dan miskin kota akan ambil bagian dalam ajang demokrasi borjuis ini. Salah satu dari mereka adalah Benediktus Adu, seorang aktifis miskin kota yang menjadi kandidat DPD mewakili daerah pemilihan Jakarta. Pak Benny (sapaan akrabnya) hanya bermodalkan semangat, militansi, serta komitmen berjuang bersama rakyat miskin, berhadapan dengan kandidat-kandidat lain yang jelas-jelas punya dukungan dana, logistik, dan posisi jabatan yang strategis.


Pak Benny dan Perjuangan Politik

Pada tahun 1998, sebuah perlawanan mahasiswa dan rakyat di perkotaan berhasil melahirkan reformasi. Pada saat itu, sebuah rejim politik totaliter berhasil dirobohkan. Meskipun dilakukan dengan berdarah-darah oleh aktifis mahasiswa, tetapi proses politik ini justru dinikmati dan dimanfaatkan oleh beberapa lapisan elit dan juga beberapa spektrum politik. Berkuasanya elit baru ini tidak merubah kerangka politik, justru sebaliknya, mereka membalikkan tujuan reformasi dengan merangkul neoliberal.

Sejak neoliberal begitu massif dipraktekkan, miskin kota (urban poor) merupakan salah satu sektor sosial yang paling menderita, selain pekerja dan petani. setelah paket privatisasi dan liberalisasi yang menyingkirkan begitu banyak pekerja dari lapangan pekerjaannya, sektor miskin kota juga berhadapan dengan pencabutan subsidi sosial, penggusuran paksa, dan berbagai bentuk kekerasan ekonomi lainnya.

Meningkatnya serangan neoliberal terhadap rakyat miskin, khususnya di perkotaan, telah melahirkan berbagai komite-komite perlawanan dan serikat-serikat bagi rakyat miskin. Pak benny adalah salah seorang yang terlahir dari eskalasi perlawanan rakyat miskin ini. Tepatnya pada saat pemerintahan SBY menaikkan harga BBM, kemudian karena muncul perlawanan kuat, maka SBY menyodorkan Bantuan Sosial berupa BLT, Raskin, dan sebagainya. Ia pada awalnya bergabung karena tuntutan ekonomis, tetapi pada akhirnya pak Benny semakin akrab dengan aktifis mengorganisir setelah menjadi pengurus. Ia makin sering mengikuti diskusi, kursus politik, dan pendidikan-pendidikan politik. Dari pemahaman teoritik dan pengalaman langsung di lapangan, menyebabkan pak benny semakin sadar bahwa factor kemiskinan disebabkan oleh sebuah system yang disebut kapitalisme.

Akhirnya, pak Benny bukan saja mengikuti aksi-aksi miskin kota, ia pun mulai terlibat dalam perlawanan rakyat yang lain, seperti perlawanan buruh, mahasiswa, dan petani. kesadaran politiknya kian ter-asah, hingga akhirnya ia menjadi salah seorang pengurus partai politik progressif, yaitu Papernas. Lewat partainya, pak Benny aktif mengorganisir rakyat miskin untuk aktif berpolitik. Baginya, seperti yang disampaikan kepada tempo hari; "berpolitik adalah harga mati bagi rakyat miskin, tanpa perjuangan politik mustahil ada perbaikan bagi nasib rakyat miskin".

Masuk dalam kontestasi Politik Borjuis


Pada suatu pagi, takkala harus mempersiapkan diri ke kantor KPU, pak Benny kelimpungan mencari-cari celana kain warna hitam yang pas buat dirinya, karena ada hukum tidak tertulis yang menyatakan "memasuki kantor borjuis harus menggunakan pakaian rapi dan formal". Karena tak ada celana pas, maka celana kawannya yang berukuran besar pun dipermak sesuai ukurannya. Namun malang bagi pak Benny, ketika celana itu dicoba tiba-tiba robek. Tapi itu tidak memupuskan harapannya, ia tetap melaju ke kantor KPU.

Tidak seperti caleg DPD pada umumnya, pak Benny masuk kedalam arena politik karena memang niat tulus hendak memperjuangkan kaumnya; rakyat miskin. Tak heran, jika pendukung utama di belakang pak Benny adalah rakyat miskin. Ketika mendatangi basis rakyat miskin, ia tidak menggunakan mobil pribadi dan bagi-bagi sembako, melainkan dengan sepeda motor dan membawa selebaran dan manifesto perjuangan pemilu SRMI. Bahkan di tengah kesibukannya mempersiapkan kampanye pemilihan, ia juga masih tetap sibuk mendampingi rakyat miskin yang butuh pengobatan gratis di rumah sakit-rumah sakit di Jakarta.

Ketika kutanyakan mengenai metodenya perjuangannya ketika terpilih. Ia kontan menjawab; "di parlemen boleh jadi saya nanti minoritas, tetapi kekuatan massa yang besar menopang saya dari luar gedung parlemen, tentu saya merasa kuat". Aku langsung teringat dengan strategi politik Demokratic Labour Party (DLP) Korsel, sebuah partai kiri progressif di negeri itu yang menerapkan garis "minoritas yang besar" (The Great Minority Line). Dengan garis ini, DLP mencoba mengkombinasikan antara politik parlementer (minoritas) dengan mobilisasi dari gerakan sosial (mayoritas). Benar-benar hebat pak Benny ini, pikirku!
Di Jakarta, begitu banyak poster, baliho, hingga umbul-umbul kandidat yang mengotori kota, bahkan menempel di fasilitas umum. isi dan pesan yang dimunculkan dari alat peraga tersebut relatif hampir sama; kampanye kosong (blank campaign). Bahkan, ada begitu banyak poster, baliho, hingga umbul-umbul yang menuliskan "mohon do'a restu". Tetapi metode pak Benny benar-benar berbeda. Ia tidak mohon do'a restu, tetapi mengajak rakyat berpolitik bersama-sama. Pak Benny justru menghidupkan "vergadering" di kampong-kampung, sebuah metode perjuangan pada jaman pergerakan pada tahun 1920-an. Lewat vergedering, Pak Benny dan kawan-kawan separtai menyampaikan orasi politik; mengecam system neoliberalisme, mengungkapkan kebusukan pemerintahan SBY dan partai pendukungnya, serta menjelaskan program-program jalan keluar secara gamblang.
Sadar dengan Hambatan

System demokrasi liberal bukan system politik yang berdiri bebas dan netral. Demokrasi liberal, meminjam pengertian Andrés Pérez Baltodano, merupakan sebuah kerangka atau mekanisme yang memastikan kekuasaan negara berjalan untuk menfasilitasi kepentingan segelintir elit (korporasi dan oligarki) dan menjaga agar standar, prinsip dan nilai-nilai kapitalisme-neoliberal bekerja sebagai sesuatu yang normal. System ini memang didesain untuk melestarikan pemerintahan kanan pro- neoliberal, dan guna mencegah kelompok-kelompok kiri maupun nasionalis progressif mengambil bagian.

Karena penuh hambatan, maka seperti dikatakan Enriquo Rubio, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah menemukan cara untuk 'memaksimalkan keuntungan bagi kekuatan revolusioner dan meminimalkan hambatan/keterbatasan. System politik borjuis ini, jika tidak diantisipasi, bisa menjadi jalur bagi pengejar "karirisme", "oportunisme", dan terkooptasi hingga sama persis dengan politisi dari partai-partai sayap kanan.

Pak benny benar-benar menyadari hal ini. Sehingga, dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, pertama, ia akan menekankan bentuk kampanye yang mendidik kesadaran politik rakyat, terutama mengenai isu-isu anti neoliberalisme. Pak Benny menghindarkan bentuk kampanye seperti pemasaran, tetapi lebih mendorong bentuk kampanye yang massal dan politis melalui rapat-rapat akbar terbuka, selebaran politik, hingga pada aksi massa. Ia juga mengenalkan metode gerakan dalam mendekati, mengajak, dan memobilisasi massa pada masa kampanye ini, sesuatu yang tak dilakukan oleh partai-partai lain.
Kedua, menampilkan bentuk perilaku dan tindakan berpolitik yang berbeda dengan partai-partai lain. Pak Benny akan terus-menerus menjelaskan keterbatasan-keterbatasan dari demokrasi keterwakilan dalam menuntaskan seluruh persoalan rakyat. Ia mengajarkan "tradisi kritisisme dan kerakyatan" dalam kerja-kerja legislator, seperti mendorong partisipasi rakyat dalam penyusunan kebijakan legislatif, memprioritaskan penggunaan anggaran untuk rakyat, hingga bentuk-bentuk control lansung terhadap mandat rakyat.

Ketiga, untuk mengubah parlemen menjadi "pengeras suara" bagi persoalan ketertindasan, kesewenang-wenangan, dan kebijakan penguasa yang menyengsarakan rakyat, maka kalangan progressif harus memanfaatkan keberadaan media massa. Masalahnya, control elit berduit terhadap media seringkali menjadi hambatan media memberikan liputan pada aksi-aksi perwakilan rakyat miskin di parlemen. Untuk ini, perwakilan rakyat miskin harus kreatif menciptakan peristiwa-peristiwa politik yang tidak mungkin diacuhkan media massa, seperti menggelar aksi unik di dalam rapat-rapat dan pengambilan suara. "kalau perlu, kita akan melempar sepatu ke pimpinan sidang seperti yang dilakukan wartawan Irak itu terhadap Bush"; ungkap pak Benny bercanda.

Keempat, independensi dalam pendanaan. Menurut pak Benny, tanpa dukungan logistik memadai maka sulit memainkan peran leluasa dalam kampanye pemilihan. Tetapi, menurutnya, masalah logistic masih bisa diatasi dengan militansi, kreatifitas, dan metode-metode murah dan massal. Bagi pak benny, yang terpenting dari masalah pendanaan kampanye adalah independen, karena banyak kandidat terpilih karena donasi para pemodal atau elit kaya harus membayar pamrih. Mereka yang di danai korporasi, elit kaya, ataupun kelompok-kelompok bisnis tertentu tidak akan mempunyai kebebasan menjalankan politiknya, apalagi berpihak kepada rakyat miskin.

Dana harus di gali sendiri, dan tentu saja dengan jalur-jalur yang sah dan legal. Pak Benny sendiri sudah menghimpun diri dalam "gerakan menabung seribu rupiah untuk melawan politik uang". Dengan gerakan ini, para caleg menghimpun dana secara sukarela dari rakyat, dan yang terpenting adalah menciptakan kesadaran politik bagi rakyat bahwa mereka harus berkorban guna mewujudkan politik kerakyatan.

Pesan Pak Benny Kepada Seluruh Rakyat Miskin Indonesia

Pemilu 2009 tinggal menghitung hari. Pada saatnya nanti, perjalanan nasib bangsa Indonesia kedepan ditentukan oleh pilihan rakyat pada saat pemilihan nanti; apakah tetap memilih partai dan calon yang sudah terbukti gagal, ataukah memilih calon aktifis yang sudah terbukti berjuang bersama dengan rakyat. Pak Benny menganjurkan agar rakyat miskin tidak golput, tetapi harus aktif menggalang dukungan kepada caleg-caleg aktifis kerakyatan. Menurutnya, tindakan golput kurang relevan pada situasi sekarang karena problemnya bukan teknis demokrasi, melainkan bagaimana cara menghimpun kekuatan untuk mengalahkan pendukung neoliberal dalam pemilihan. "ini ada dua kekuatan yang sedang mau berhadapan (baca: pro-imperialisme dan anti imperialism), jadi tidak bisa kita netral"; tegas Pak Benny.

Bagi pak Benny, pertempuran dalam arena elektoral punya makna penting dalam mengangkat partisipasi politik rakyat. Sama pentingnya dengan segala bentuk perjuangan untuk menaikkan rakyat miskin pada kekuasaan. Karena tanpa kekuasaan rakyat miskin, maka tak ada demokrasi dan keadilan sosial.

Rudi Hartono
, Pengelola Jurnal Arah Kiri dan Pemimpin Redaksi Berdikari Online.



Baca Selengkapnya!


Kunjungi Website kami di http://www.arahkiri2009.blogspot.com


__._,_.___

No comments:

Alexa Traffic Rank

Subscribe to dunia-politik

Subscribe to dunia-politik
Powered by groups.yahoo.com