Press Release SPARTAN Mengenai Penetapan Tersangka Dr Rizal Ramli

Nomor : 03/B/SPARTAN/Januari-2008 Hal : Press Release Lamp : - Menangkap Risal Ramli Melanggar Kaidah Demokrasi! Menangkap RR, SBY kembali pada cara-cara Berpolitik Orde Baru! Teruskan, Jalan Baru Indonesia; Pemimpin Baru dan Haluan Ekonomi Baru! Pada hari ini (kamis, 15/01/08), Rizal Ramli, calon presiden yang diusung oleh Partai Bintang Reformasi (PBR) diperiksa pihak kepolisian sebagai tersangka terkait aksi massa menolak kenaikan harga BBM yang berakhir rusuh di depan gedung DPR-RI, pada bulan juli 2008 lalu. Tuduhan ini, menurut kami, menyerupai pasal-pasal karet (hatzei artikelen) yang dipergunakan pemerintah kolonial Belanda untuk mengadili dan membatasi ruang gerak perjuangan aktifis pergerakan kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, pasal-pasal karet semacam ini dipergunakan untuk menjerat aktifis pejuang demokrasi, serta menghalau lawan-lawan politiknya. Anehnya, kendati reformasi sudah berjalan sepuluh tahun tetapi pemerintahan SBY masih mempergunakan pasal-pasal karet ini untuk membungkam tokoh-tokoh kritis, seperti Rizal Ramli. Menurut kami, usaha pemerintahan Yudhoyono menjerat Rizal Ramli lebih bermakna politis. Seperti diketahui, selain tokoh Dr. Rizal Ramli dikenal sebagai tokoh kritis sejak jaman orde baru hingga sekarang, ia juga merupakan salah satu kandidat "capres" yang akan turut berkompetisi dalam pemilu 2009. Jelas terlihat, bahwa upaya menjerat "RR" adalah bagian dari skenario untuk menjegalnya masuk dalam bursa capres untuk pemilu 2009. Lantas, kenapa pemerintah Yudhoyono begitu "bernafsu" menjegal Rizal Ramli? Pertama, pemerintahan Yudhoyono adalah pemerintahan yang gagal menjalankan mandate dari seluruh rakyat. Karenanya, kemunculan Dr Rizal Ramli sebagai motor perubahan dianggap ancaman politik bagi keberlanjutan pemerintahan SBY pada pemilu 2009. Kedua, Menghadapi pemilu 2009, pemerintahan SBY sedang menjalani lakon "seolah-olah" merupakan pemerintahan yang pro-rakyat; menurunkan BBM berturut-turut 3 kali, memberantas korupsi, berhasil mengurangi kemiskinan dengan BLT, PNPM-mandiri, KUR, BOS, dan segala macamnya. Namun, lakon-lakon palsu SBY ini dibongkar kebusukannya oleh tokoh-tokoh oposisi, termasuk Dr Rizal Ramli. Jika Rizal dibiarkan tetap bebas, tetap leluasa berkoar-koar, maka dikhawatirkan akan mengikis popularitas SBY dimata rakyat. Ketiga, pemerintahan SBY adalah pemerintahan neoliberal. Pemerintahan ini begitu alergi dengan konsep "jalan baru dan haluan ekonomi baru" Dr Rizal Ramli, karena boleh jadi akan menjungkir-balikkan kekuasaan imperialism yang sudah berkuasa di Indonesia selama beratus-ratus tahun. Tentu kita tidak rela jika kebijakan politik dan ekonomi yang terbukti gagal tetap hendak dipertahankan. Tentunya, kita pun tidak ingin gerakan perubahan yang digagas dari bawah bersama rakyat, kemudian dihentikan dan disabotase oleh pasal-pasal karet produk kolonial. Berdasarkan hal tersebut, Sukarelawan Perjuangan Rakyat Untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) menyatakan sikap sebagai berikut; 1. Usaha membungkam tokoh kritis dan penyingkiran politik terhadap rival-rival politik merupakan ancaman terhadap demokrasi, bertentangan dengan kaidah-kaidah demokrasi yang diperjuangkan melalui reformasi; 2. Upaya pemerintah Yudhoyono menjegal pencalonan Dr Rizal Ramli sebagai capres bertentangan dengan scenario pasal-pasal karet dan hukum pidana, menunjukkan bahwa proses demokratik menuju pemilu 2009 terancam. 3. Upaya pemerintah Yudhoyono menjegal Rizal Ramli pararel dengan kepentingan imperialism-neoliberal menjaga keberlansungan sistim neoliberalisme terus mengkangi ekonomi nasional, menghisap rakyat, dan merendahkan martabat sebagai bangsa; 4. Menyerukan kepada seluruh pejuang demokrasi, unsur-unsur progressif dari pekerja, petani, kaum miskin kota, pemuda dan mahasiswa, serta seluruh lapisan massa rakyat yang anti-penjajahan asing untuk melakukan perlawanan dan menghentikan setiap usaha pemerintah SBY memasung kehidupan berdemokrasi. Demikian pernyataan sikap ini dibuat, demi weujudkan tatanan masyarakat yang betul-betul demokratis dan bermartabat. Jakarta, 15 Januari 2007 Pimpinan Nasional Sukarelawan Perjuangan Rakyat Untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Agus Priyono- 08151399504 Lalu Hilman Afrian- 0818467080 Lukman Hakim- 0817536137 Marlo Sitompul- 08161675291

__._,_.___

PRESS STATEMENT - ISRAEL MUST BE STOPPED FROM COMMITTING FURTHER WAR CRIMES

By Dr. Mahathir Mohamad

THE KUALA LUMPUR FOUNDATION TO CRIMINALISE

WAR

AND THE PERDANA GLOBAL PEACE ORGANISATION

AT ITS MEETING HELD ON JANUARY 2ND 2009


The barbaric and wanton massacre of the Palestinians in Gaza which started some days ago and is now still continuing is yet another example of the blatant war crimes committed by Zionist Israel since its establishment in 1948.

Supported and encouraged by the United States and Britain, Israel has ignored international condemnation and insists that she has the unfettered right to murder innocent men, women and children on account of some rocket attacks by Palestinians who were retaliating against the blockade of Gaza. The blockade over the last 9 months has brought starvation and untold suffering to the Palestinians. The heroic Palestinian people have every right to take action in self-defence to break this inhuman siege.

The United Nations has condemned this attempt to starve and deny the medical needs of the Palestinians in order to force them into submission, but as usual, Israel backed by the United States has ignored international opinion and international law.

The peace loving peoples of the world must not just sympathise with the Palestinians but must take concrete action to bring the war criminals to justice.

For various reasons Governments will not do anything to put a stop to Israeli intransigence. It remains for the people to take positive action individually or through their Non-Governmental Organisations (NGO).

We propose that the peoples of the world boycott Israeli products and stop all trade with Israel.

Secondly we call upon the international community to abandon the use of the US Dollar in international trade, and to stop buying United States' bonds. Such purchases have enabled the United States to grant substantial aid to Israel and to supply it with the weapons now being used against the people in Gaza and elsewhere. The concerned peace loving peoples of the world must not, even if it is in a small way, be the participants and financiers in the massacre of the Palestinians, the Iraqis and the Afghans.

Finally we call upon the United Nations General Assembly to condemn Israel the same way that the Security Council condemns Darfur, Rwanda and Burundi and to set up a Tribunal to try Israeli war criminals.

Dr Mahathir bin Mohamad

Chairman

Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War

and Perdana Global Peace Organisation

TPM - Press Statement in The STAR