Alat Politik Baru dideklarasikan di Jakarta

Minggu, 22 Februari 2009 | 09.30 Berdikari Online, Jakarta : Lebih dari 1.500 massa rakyat miskin, yang terdiri dari perwakilan tingkat kampung, kampus, pabrik, mengikuti dengan antusias deklarasi Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) bertempat di auditorium perpustakaan nasional, Jakarta (22/02/08). Mereka merupakan refresentasi dari organisasi-organisasi massa seperti organisasi miskin kota, serikat buruh, petani, dan mahasiswa. Karena kapasitas ruangan yang kecil, terlihat massa berdesak-desakan hingga sebagian harus rela menyimak pidato dan orasi politik dari luar ruangan. Tema dari deklarasi alat politik baru ini; bangun pemerintahan koalisi persatuan nasional untuk kemandirian bangsa". Selain itu, tiga banner besar, bertuliskan; nasionalisasi perusahaan tambang asing, penghapusan utang luar negeri, dan bangun pabrik (industrialisasi) nasional untuk kesejahteraan rakyat, terpampang jelas di dalam ruangan. Menurut Rio Ayudia Martin, ketua panitia pelaksana deklarasi alat politik baru ini mengatakan, sebetulnya panitia berencana menggelar acara ini digelora Bung Karno, dengan menghadirkan puluhan ribu massa, hanya saja karena hambatan logistik dan teknis sehingga dipindahkan ke perpusnas. Seluruh dana yang dipergunakan dalam acara ini berasal dari dana juang, yakni dana yang dikumpulkan sendiri oleh rakyat melalui kegiatan menabung di rakyat miskin dan organisasi-organisasi pendukung SPARTAN. Anti-Imperialisme Agus Jabo Priyono, yang terpilih sebagai koordinator SPARTAN mengatakan, berkali-kali pemilu dilaksanakan, bahkan pemilu 1999 dan 2004, kekuasaan politik yang terbentuk tidak pernah berdiri memihak pada rakyat. Selama ini, rakyat masih ditaruh diluar kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan politik yang terbangun justru menjadi penopang dan kaki-tangan dari imperialisme. Menurutnya, bangsa Indonesia hingga sekang ini masih terjajah, baik di lapangan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Di bidang politik, praktek penjajahan asing berlansung melalui keterlibatan asing dalam menentukan poros politik Indonesia, kemudian penyusunan UU (legilslasi) banyak memuat kepentingan penjajahan asing (imperialisme), seperti UU migas, UU penanaman modal, UU BHP, UU minerba, UU ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Di bidang ekonomi, praktek penjajahan asing nampak terlihat pada penguasaan asing pada sektor-sektor ekonomi yang vital, seperti migas (85%-90%), telekomunikasi (65%), investari (75%), dan perbankan (48%). Dalam aspek budaya, rongrongan kebudayaan imperialis kini menggerogoti dan menghancurkan jati diri dan karakter Indonesia sebagai sebuah bangsa merdeka. Bagi Agus Jabo, seluruh kekuatan-kekuatan progressif yang selama ini telah berjuang mati-matian dalam menghadapi imperialisme, baik di jalanan maupun di parlemen, perlu merangkai sebuah koalisi persatuan yang lebih strategis, programatik, dan mengakar pada massa. Dalam konteks pemilu 2009, kekuatan-kekuatan anti-imperialisme perlu menyatukan gerak dan langkah perjuangan, baik dalam memenangkan caleg aktifis kerakyatan, maupun dalam memperluas perjuangan anti-imperialisme dalam ajang-ajang politik yang lebih terbuka. SPARTAN akan berjuang mati-matian memenangkan caleg-caleg aktifis kerakyatan, mendorong koalisi persatuan yang lebih luas, anti-neoliberalisme, dan anti imperialisme. Sekarang ini, SPARTAN sudah berdiri di kota-kota di berbagai wilayah Indonesia, dari Aceh hingga ke Maluku Utara. Sebelum deklarasi ini saja, para sukarelawan SPARTAN sudah terlibat aktif dalam perjuangan membela hak-hak rakyat, maupun menentang kebijakan neoliberal pemerintah. Di Simalungun, Sumatera utara, 50-an orang aktifis SPARTAN berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer untuk membagi-bagikan selebaran, manifesto perjuangan, dan alat-alat perjuangan lainnya. Di Surabaya, Magelang, Purwokerto, Lampung, makassar, para aktifis SPARTAN berkali-kali menggelar aksi menuntut pendidikan dan kesehatan gratis. Di Bali, para aktifis SPARTAN berencana melakukan aksi long march, dan menggelar aksi besar-besaran untuk menuntut pembagian kompor gratis bagi rakyat.di Riau, para aktifis SPARTAN terlibat lansung dalam memperjuangkan petani Suluk Bongkal, dan membela pedagang pasar kodim. Dukungan solidaritas datang dari Ririn Sefsani, merupakan salah seorang anggota Dewan Nasional WALHI. Dalam orasi politiknya, Ririn menandaskan bahwa kemiskinan rakyat yang berjalan pararel dengan kerusakan ekologis merupakan bukti kerakusan system neoliberalisme. Ia menandaskan perlunya memperluas perjuangan anti neoliberalisme dan anti imperialisme di segala lini. Kemandirian Nasional SPARTAN menegaskan, perjuangan terdekat dan harus dituntaskan oleh rakyat Indonesia adalah pembebasan nasional, yaitu persoalan kedaulatan nasional. Tidak mungkin tercipta peluang berbicara kesejahteraan rakyat (buruh, petani, miskin kota, dan lain-lain) jika kita belum bisa mengontrol sumber daya alam dan penggunaanya, mengendalikan perusahaan-perusahaan vital dan saran produksi yang penting bagi rakyat, serta cara mengendalikan perekonomian nasional secara berdikari. Dan untuk itu, segala-galanya berbicara mengenai kekuasaan demokratis, yakni kekuasaan yang dikontrol dan dikendalikan oleh rakyat. Dalam pemilu 2009, SPARTAN mendukung dan memperjuangkan sebanyak 590 aktifis kerakyatan, yang meliputi DPR, DPD, DPRD I, dan DPRD II. Selain itu, alat politik baru ini akan terlibat aktif dalam mendorong terbentuknya koalisi alternatif, yang disebut Koalisi Persatuan Nasional untuk kemandirian bangsa, yang menghimpun bukan saja organisasi pergerakan, tetapi juga partai-partai dan tokoh-tokoh politik nasional yang kritis, anti-neoliberal, dan pro-kemandirian bangsa. Meskipun belum muncul kekuatan politik alternatif yang signifikan, tetapi bagi Agus Jabo, metode-metode "infanteri", mendatangi rumah-rumah rakyat, berdiskusi dengan rakyat dimana saja, serta aksi-aksi longmarch dan jalan kaki para aktifis SPARTAN, akan menyadarkan rakyat akan pentingnya terjun dalam perjuangan politik dan memperkuat alat politik alternatif. Hal senada disampaikan oleh Marlo Sitompul, ketua umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), kerja gigih dan tak kenal menyerah dari para relawan rakyat miskin akan dapat mengubah politik Indonesia, yang sekarang ini patuh pada neoliberalisme, menjadi lebih mandiri, berdaulat, dan kerakyatan. Ia meminta para aktifis rakyat miskin untuk tetap mengaktifkan kerja-kerja advokasi dan pembelaan rakyat sebagai jalan memperlebar struktur organisasi. Tetapi, rakyat miskin juga harus aktif dalam memanfaatkan dan menggunakan ruang-ruang politik untuk masuk dalam kekuasaan. Sedangkan Benediktus Adu, seorang sopir angkot yang menjadi calon DPD DKI Jakarta mengatakan, rakyat miskin perlu memanfaatkan semaksimal mungkin proses pemilihan (elektoral) untuk memenangkan ratusan caleg aktifis. Menurut pak Benny (sapaan akrabnya, red), kehadiran para aktifis pada lembaga parlementer akan memperluas perjuangan anti neoliberalisme, tidak hanya di jalanan (ekstra-parlemen) tetapi juga di ruang-ruang politik formal, sehingga rakyat miskin yang sudah lama dijauhkan dari ruang politik akhirnya dapat kembali memanfaatkan ruang tersebut. Politik Kerakyatan Dalam orasinya yang berapi-api dan mendapat gemuruh tepukan tangan dari massa, Marlo Sitompul menegaskan komitmen politik para caleg aktifis kerakyatan jika nanti mereka terpilih. Menurutnya, perjuangan dalam pemilihan (elektoral) merupakan terobosan dalam memasukkan perwakilan rakyat miskin dalam kekuasaan, dan kemudian menggunakan "kekuasan" untuk melayani dan membelah hak-hak rakyat miskin. Menurutnya, para caleg aktifis akan dikontrol dan bertindak atas dukungan rakyat. Di parlemen, para caleg aktifis akan menampilkan praktik politik berbeda dengan caleg-caleg pada umumnya. Sebagai misal, para caleg aktifis akan menyampaikan kebusukan-kebusukan proses legislasi yang merugikan rakyat, dan akan terlibat dalam aksi-aksi rakyat. "jika nanti kawan-kawan ini terpilih, jangan ragu-ragu untuk melemparkan gelas kepada elit dan pejabat korup yang mencoba menipu rakyat, pada saat siding-sidang parlemen"; teriak Marlo. Berikut beberapa komitmen politik caleg aktifis di parlemen; 1. Membuat Laporan berkala mengenai kerja-kerja di badan parlemen; 2. Bersedia memotong gaji sebanyak 50%, dimana pengelolannya diserahkan kepada partai dan organisasi-organisasi rakyat; 3. Melakukan aksi walk out dan bergabung dengan aksi-aksi rakyat pada sidang-sidang DPR yang mencoba meloloskan perundangan yang tidak berpihak kepada rakyat; 4. Kami akan melakukan konsultasi, diskusi terbuka, dan menampun usulan-usulan dari konstituen pemilih) melalui badan-badan (dewan) konsultasi maupun melalui organisasi-organisasi sosial kerakyatan; 5. Bersedia di-recall kapan saja; 6. Dalam periode tertentu masa jabatan, bersedia menggelar referendum; apakah rakyat masih mendukung atau tidak; Tentu saja, deklarasi politik yang dilakukan oleh SPARTAN hari ini, merupakan langkah dan gebrakan politik yang cukup progressif dalam mendorong maju perjuangan anti-imperialisme di Indonesia, terutama kekosongan kaum kiri dalam arena-arena politik legal. ULFA ILYAS dan RUDI HARTONO Kunjungi website kami di http://berdikari.org "Tugas Manusia adalah Menjadi Manusia" (Multatuli) Kunjungi website http://www.arahkiri2009.blogspot.com

__._,_.___