Topics in this digest:
1. Pernyataan Sikap PRP Mengecam Pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin sebag
From: Perhimpunan Rakyat Pekerja
Message
________________________________________________________________________
1. Pernyataan Sikap PRP Mengecam Pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin sebag
Posted by: "Perhimpunan Rakyat Pekerja" prp_pusat@yahoo.com prppusat
Date: Mon Jan 18, 2010 12:44 pm ((PST))
PERNYATAAN
SIKAP
PERHIMPUNAN
RAKYAT PEKERJA
Nomor:
182/PS/KP-PRP/e/I/10
Mengecam
keras pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri
Pertahanan!
Rezim
Neoliberal tidak ingin menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa
lalu!
Salam
rakyat pekerja,
Rezim
Neoliberal yang dipimpin oleh SBY kembali menunjukkan watak aslinya
yang ingin menindas rakyat Indonesia. Kali ini pemerintahan kapitalis
telah mengangkat Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri
Pertahanan. Kenyataannya Sjafrie Sjamsoeddin adalah seorang Jenderal
yang tangannya berlumuran darah rakyat. Bahkan menurut laporan Tim Ad
Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Penghilangan
Orang Secara Paksa periode 1997-1998, dinyatakan bahwa Sjafrie
Sjamsoeddin, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Daerah Militer
(Pangdam) V Jaya, patut dimintai pertanggungjawabannya sehubungan
dengan penghilangan orang secara paksa. Dalam laporan tersebut
dinyatakan bahwa Sjafrie Sjamsoeddin, selaku Pangdam V Jaya,
setidak-tidaknya mengetahui dan membiarkan peristiwa penghilangan
orang secara paksa yang terjadi di tahun 1997-1998. Hingga saat ini,
masih ada 14 orang yang masih hilang akibat peristiwa tersebut.
Bukan
hanya pada peristiwa tersebut keterlibatan Sjafrie Sjamsoeddin dapat
terlihat. Pada kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Sjafrie
Sjamsoeddin menjabat sebagai Pangdam V Jaya sekaligus Panglima
Komando Operasi (Pangkoops) Jaya. Artinya pada peristiwa ini, Sjafrie
Sjamsoeddin merupakan orang yang mengetahui atau bahkan menjalankan
kejahatan terahdap kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya
pada tingkat komando pengendali operasi lapangan.
Selain
itu, pada peristiwa Mei 1998 yang telah menyebabkan jatuhnya ratusan
korban, tentunya Sjafrie Sjamsoeddin juga patut dimintai
pertanggungjawabannya. Pada peristiwa Mei 1998, Sjafrie Sjamsoeedin
merupakan Pangdam V Jaya dan Panglima Komando Operasi (Pangkoops)
Mantap Jaya III. Belum lagi ketika kasus Santa Cruz yang terjadi di
Dili-Timor Leste pada tanggal 12 November 1991. Sjafrie Sjamsoeddin
ikut dalam operasi Satuan Tugas Intelijen (SGI) Kopassus, yang
diketahui banyak melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dengan
pengangkatan seorang pelaku tindak kejahatan terhadap kemanusiaan
yang telah memakan ribuan orang untuk menjadi Wakil Menteri
Pertahanan, tentunya menunjukkan bahwa rezim Neoliberal berupaya
unutk mengubur dosa-dosa kejahatan Sjarie Sjamsoeddin dan tidak ingin
mengusut serta menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan
juga sangat dipaksakan oleh rezim Neoliberal. Pengakatan Sjafrie
Sjamsoeddin untuk menjadi Wakil Menteri Pertahanan telah menabrak
beberapa aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Sjarie
Sjamsoeddin yang merupakan seorang prajurit TNI tentunya tidak
diperbolehkan untuk menduduki posisi jabatan politis seperti Wakil
Menteri. Hal ini sebenarnya telah diatur dalam pasal 39 butir (4) UU
No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa
prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi
anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.
Bahkan dalam pasal 47 ayat (1) UU No 34/2004 dan pasal 5 ayat (5) TAP
MPR No VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa anggota
TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas ketentaraan.
Segala
aturan tersebut tentunya telah diketahui oleh SBY sebagai pemimpin
pemerintahan kapitalis. Namun pemaksaan pengangkatan Sjafrie
Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan jelas merupakan upaya
untuk melindungi para penjahat HAM. Hal ini bahkan dapat dilihat
sebagai upaya rezim Neoliberal yang tidak ingin mengusut tuntas
kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia.
Pengangkatan
Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan merupakan sebuah
agenda untuk memuluskan agenda impunitas di Indonesia. Hal ini
tentunya akan sangat mencederai rasa keadilan korban dan keluarga
korban pelanggaran HAM di Indonesia. Upaya untuk meraih keadilan yang
telah dirintis oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di
Indonesia selama bertahun-tahun, ternyata telah dibalas oleh rezim
Neoliberal dengan tidak mempedulikan nasib korban dan keluarga korban
pelanggaran HAM.
Pengangkatan
Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan juga merupakan
upaya untuk melanjutkan kasus-kasus pelanggaran HAM di kemudian hari.
Karena dengan tidak dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM masa
lalu, maka kasus-kasus tersebut bisa saja terjadi di kemudian hari.
Hal ini dikarenakan tidak adanya efek jera bagi para pelaku pelanggar
HAM. Artinya peristiwa yang serupa dapat juga dialami oleh siapa saja
di kemudian hari.
Sekali
lagi rezim Neoliberal menunjukkan bukan hanya ingin melindungi
kepentingan-kepentingan para pemilik modal, namun juga berupaya untuk
melindungi para pelanggar HAM. Karena untuk mencari keuntungan yang
sebesar-besarnya bagi para pemilik modal, tentunya juga harus
melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM seperti halnya di Aceh, Papua,
Poso peristiwa 1965, peristiwa Mei 1998, penghilangan orang secara
paksa dan yang lainnya. Bahkan selama rezim Neoliberal berkuasa,
tidak ada satupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang dituntaskan dan
memenuhi rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban
pelanggaran HAM.
Walaupun
pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin oleh pemerintahan kapitalis telah
mencederai rasa keadilan para korban dan keluarga korban pelanggaran
HAM, namun partai-partai politik yang mengklaim dirinya sebagai wakil
rakyat, juga tidak berupaya untuk membela kepentingan rakyat. Hal ini
juga menunjukkan bahwa seluruh partai politik yang berada di parlemen
juga mendukung kebijakan Neoliberalisme yang akan menyengsarakan
rakyat.
Maka
dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
Mengecam
keras pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil
Menteri Pertahanan, karena telah mencederai rasa keadilan bagi
korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu
Rezim
Neoliberal yang mengusung kapitalisme telah gagal dalam
mensejahterakan dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat
pekerja di Indonesia, khususnya para korban dan keluarga korban
pelanggaran HAM masa lalu.
Rezim
Neoliberal telah memastikan tidak akan menjamin kasus-kasus
pelanggaran HAM masa lalu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.
Galang
Mosi Tidak Percaya terhadap seluruh penyelenggara Negara.
Bangun
persatuan seluruh gerakan rakyat Indonesia dengan membentuk Front
Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia).
Jakarta,
18 Januari 2010
Komite
Pusat
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua
Nasional
Sekretaris
Jenderal
ttd.
(Anwar
Ma'ruf)
ttd.
(Rendro
Prayogo)
filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@gmail.com / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org
Messages in this topic (1)
Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
• Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
• Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
• Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/
<*> Your email settings:
Digest Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
dunia-politik-normal@yahoogroups.com
dunia-politik-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dunia-politik-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment