Topics in this digest:
1. Pernyataan Sikap PRP: Rezim neoliberal harus tanggung jawab kasus Ba
From: Perhimpunan Rakyat Pekerja
Message
________________________________________________________________________
1. Pernyataan Sikap PRP: Rezim neoliberal harus tanggung jawab kasus Ba
Posted by: "Perhimpunan Rakyat Pekerja" prp_pusat@yahoo.com prppusat
Date: Tue Jan 19, 2010 1:44 am ((PST))
PERNYATAAN
SIKAP
PERHIMPUNAN
RAKYAT PEKERJA
Nomor:
183/PS/KP-PRP/e/I/10
Rezim
neoliberal harus bertanggung jawab terhadap mega skandal Bank
Century!
Bongkar
operasi politik borjuasi yang dijalankan pemerintahan kapitalis!
Galang
Mosi Tidak Percaya terhadap seluruh aparat penyelenggara negara!
Salam
rakyat pekerja,
Episode
mega-skandal Bank Century sampai saat ini masih berlanjut hingga
berkembangnya pengguliran isu untuk menonaktifkan Boediono dan Sri
Mulyani Indrawati dari jabatan mereka sebagai Wakil Presiden dan
Menteri Keuangan. Yang menarik dari berkembangnya isu ini adalah
mulai muncul perseteruan dua kubu antara yang mendukung isu non aktif
tersebut dengan kubu yang tidak setuju dengan isu tersebut. Bahkan
ada yang menyatakan, bahwa jika setuju untuk menonaktifkan Sri
Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, maka sebenarnya kubu tersebut
berpihak kepada Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar). Hal ini
dipicu karena The Jakarta Post,
Senin
(18/1/2010), melansir bahwa Presiden SBY telah
bersepakat dengan Ical (Aburizal Bakrie-Ketua Umum Partai Golkar)
untuk mencopot Menkeu Sri Mulyani. Namun yang harus dilihat adalah
terjadinya mega-skandal Bank Century adalah merupakan rangkaian
operasi politik borjuasi yang dijalankan oleh pemerintahan kapitalis
untuk kembali menuju kekuasaan pada Pemilu 2009 yang lalu.
Munculnya
mega-skandal Bank Century beberapa waktu belakangan ini telah
menyedot perhatian rakyat Indonesia untuk mengetahui motivasi politik
penyelematan melalui Bailout terhadap Bank Century dianggap
sebagai bank yang tidak layak untuk dibantu serta kemana saja aliran
dana dari Bank Century tersebut. Indikasi yang paling kuat dari
penyelematan Bank Century tersebut adalah larinya dana dari bank itu
ke beberapa politisi dan partai politik untuk dana kampanye Pemilu
2009. Hal ini tentunya mengingatkan kita akan perisitwa BLBI (Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia) yang telah memakan uang rakyat sekitar Rp
600 triliun hanya untuk menyelematkan dana para pemilik modal.
Penyelematan
Bank Century juga terkesan sangat aneh jika dibandingkan dengan
fenomena penuntupan Bank Indover pada tahun 2008. Bank negara di
bawah Bank Indonesia yang beroperasi di Belanda ini ditutup, karena
pemerintahan kapitalis enggan menyuntikkan dananya. Perlu dicatat
bahwa Bank Indover memiliki jumlah aset yang hampir sama dengan Bank
Century. Pada saat itu dana Bank Indover berasal dari perbankan BUMN
seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Bukopin, dan Bank CIMB Niaga.
Sementara mayoritas nasabah Bank Century berasal dari pemilik modal
seperti Budi Sampoerna dan Murdaya Poo. Hal ini menegaskan, bahwa
pemerintahan kapitalis lebih berpihak kepada para pemilik modal
dengan berupaya menyelematkan dana para pemilik modal dan membunuh
bank-bank milik negara.
Sementara
kalau kita kembali kepada isu penonaktifan Sri Mulyani Indrawati dan
Boediono, yang menarik adalah pernyataan Jusuf Kalla yang mengatakan,
bahwa Sri Mulyani Indrawati tertipu oleh Bank Indonesia. Hal ini
sebenarnya menunjukkan bahwa Sri Mulyani Idrawati bertanggung jawab
terhadap permasalahan ini karena telah salah mengucurkan dana rakyat
melalui Bailout untuk menyelamatkan Bank Century. Boediono,
yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia, tentunya pula menjadi
orang yang bertanggung jawab terhadap permasalahan mega-skandal Bank
Century. Bahkan SBY juga bertanggung jawab terhadap permasalahan ini
karena sebenarnya mengetahui dan membiarkan terjadinya pengucuran
uang rakyat melalui Bailout kepada Bank Century, yang
sebenarnya merupakan sebuah bank yang tidak layak untuk diselamatkan.
Sri
Mulyani bertanggung jawab karena dahulu pula telah membiarkan
terjadinya penggelapan pajak atau rekayasa pembayaran pajak tiga
perusahaan di bawah naungan Grup Bakrie sebesar Rp 2,1 triliun. Pada
akhir 2009, terungkap bahwa tiga perusahaan tambang Group Bakrie (PT
Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal-KPC, dan PT Arutmin
Indonesia) melakukan penggelapan pajak dan telah merugikan keuangan
negara. Yang menariknya pula adalah kasus penggelapan pajak oleh
perusahaan tambang Group Bakrie tersebut (yang dimiliki Aburizal
Bakrie) telah diketahui oleh Dirjen Pajak sejak tahun 2007. Artinya,
Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan telah membiarkan
Aburizal Bakrie melakukan penggelapan pajak dan merugikan keuangan
negara sebesar Rp 2,1 triliun.
Hal
tersebut di atas menunjukkan, bahwa semua polemik yang terjadi di
bangsa ini, khususnya mengenai mega-skandal Bank Century, hanya
dagelan politik saja. Munculnya isu untuk melengserkan Sri Mulyani
dari posisinya sebagai Menteri Keuangan adalah akibat kesepakatan
politik yang dibuat antara Aburizal Bakrie dan SBY, sehingga
menunjukkan pula suatu fakta maraknya politik dagang sapi di dunia
perpolitikan Indonesia. Rakyat kembali dipermainkan oleh
manuver-manuver elit politik yang hanya menginginkan kekuasaan demi
kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Sudah
saatnya seluruh rakyat Indonesia bangkit dan melawan segala bentuk
permainan elit politik. Jelaslah bahwa yang dinikmati oleh elit-elit
politik saat ini adalah hasil jerih payah dan keringat rakyat. Para
elit politik menikmati fasilitas negara dan kenyamanannya dari hasil
keringat rakyat. Sementara elit politik di negeri ini tidak pernah
memikirkan kondisi rakyatnya. Sudah saatnya rakyat berdaulat dan
tidak melulu dijadikan penonton permainan para elit politik.
Keberpihakan
elit-elit politik dan penguasa terhadap para pemilik modal tentunya
semakin menegaskan ketertundukan penguasa kepada
kapitalisme-neoliberal. Kapitalisme-neoliberal adalah bentuk
penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh para aparat penyelenggara
negara berkolaborasi dengan pemilik modal. Seluruh kebijakan yang
dimunculkan jelas bukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, namun
hanya untuk menguntungkan kepentingan para pemilik modal. Untuk itu,
kapitalisme-neoliberal jelas-jelas tidak akan mensejahterakan rakyat
Indonesia. Hanya dengan SOSIALISME lah, maka rakyat akan sejahtera.
Maka
dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
Rezim
neoliberal yang dipimpin oleh SBY harus bertanggung jawab terhadap
mega-skandal Bank Century.
Seluruh
rakyat Indonesia harus menggalang MOSI TIDAK PERCAYA terhadap
seluruh aparat penyelenggara negara. Karena mereka bekerja bukan
untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, namun hanya untuk
menguntungkan kepentingan para pemilik modal.
Seluruh
gerakan rakyat di ibukota dan daerah-daerah harus bersatu dan
membangun gerakan oposisi terhadap rezim neoliberal yang jelas-jelas
tidak akan mensejahterakan kehidupan rakyat.
Jakarta,
19 Januari 2010
Komite
Pusat
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua
Nasional
Sekretaris
Jenderal
ttd.
(Anwar
Ma'ruf)
ttd.
(Rendro
Prayogo)
filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@gmail.com / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org
Messages in this topic (1)
Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
• Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
• Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
• Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/
<*> Your email settings:
Digest Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
dunia-politik-normal@yahoogroups.com
dunia-politik-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dunia-politik-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment