Topics in this digest:
1. Pernyataan Sikap Bersama tentang Pengunngsi Tamil
From: Perhimpunan Rakyat Pekerja
Message
________________________________________________________________________
1. Pernyataan Sikap Bersama tentang Pengunngsi Tamil
Posted by: "Perhimpunan Rakyat Pekerja" prp_pusat@yahoo.com prppusat
Date: Thu Dec 3, 2009 3:18 pm ((PST))
Solidaritas
Masyarakat Sipil untuk Pencari Suaka dan Pengungsi
Perhimpunan
Rakyat Pekerja (PRP), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh
Indonesia (KASBI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan
Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Human Rights Working Group (HRWG),
Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK), Komisi Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (KONTRAS)
(CP
Ign Mahendra K:+62 85716280745)
Buka
Akses Kemanusiaan Untuk Pengungsi!
Tolak
"Indonesia Solution"!
Ratifikasi
Konvensi PBB Tentang Pengungsi!
Sudah hampir dua bulan
nasib para pengungsi Tamil di Merak tidak menentu. Selama ini mereka
harus hidup dalam sebuah kapal berukuran 100 kaki persegi. Kapal yang
ditujukan untuk menampung sekitar 40 hingga 50 orang itu disesaki
oleh lebih dari 200 orang. Tidak heran jika kemudian mereka terpaksa
untuk tidur bergantian. Fasilitas pun tidak memadahi didalam kapal
tersebut. Hanya terdapat satu buah toilet, kebutuhan dasar mereka
tidak memadahi, anak-anak pun terlantar, dsb. Belum lagi ditambah
cuaca yang tidak bersahabat dengan angin kencang dan hujan deras.
Kondisi tersebut mengakibatkan banyak diantara mereka yang terjangkit
penyakit seperti gatal-gatal dan diare.
Entah berapa lama lagi
mereka harus berada didalam kondisi tersebut. Karena kondisi tersebut
diperparah dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang menutup akses
pengungsi terhadap bantuan kemanusiaan dan media massa. Termasuk juga
menutup akses terhadap UNHCR untuk bertemu dengan para Pengungsi.
Tertutupnya akses tersebut mengakibatkan para pengungsi tidak bisa
mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Selain itu proses legal formal
untuk menentukan nasib mereka kedepan juga tidak dapat dilakukan.
Kebijakan Pemerintah
Indonesia yang menahan mereka disinyalir berkaitan dengan adanya
kesepakatan dengan Pemerintah Australia. Australia sendiri sebenarnya
telah meratifikasi Konvensi PBB Mengenai Status Pengungsi. Namun
mereka lebih suka menjalankan kesepakatan yang disebut dengan "Solusi
Indonesia". "Solusi Indonesia" pada dasarnya
meng-outsourching-kan kewajiban Australia kepada para pencari suaka
dan pengungsi ke Indonesia. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh
Australia dahulu dengan "Solusi Pasifik" dengan Nauru dan Papua
New Guinea. Banyak media di Australia mengabarkan bahwa kesepakatan
tersebut bernilai 50 juta Dollar bantuan dari Australia untuk
Indonesia. Ini adalah paket bantuan Australia, tidak termasuk bantuan
angkatan laut untuk mengejar perahu pencari suaka diperairan
Indonesia. Australia sendiri telah mengeluarkan 12 juta Dollar untuk
pembangunan dan perbaikan tempat penahanan, termasuk yang berada di
Tanjung Pinang, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan genset di
tempat penahanan. Selain itu 7,9 juta Dollar telah digelontorkan
untuk manajemen pengaturan perbatasan, termasuk teknologi sidik jari
dan program pendidikan untuk pegawai-pegawai Indonesia.
Oleh karena itu,
Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Pencari Suaka dan Pengungsi
menuntut:
Pemerintah
Indonesia segera membuka akses kepada UNHCR dan bantuan kemanusiaan
untuk menemui para Pengungsi Tamil.
Menolak
"Indonesian Solution"
Pemerintah
Indonesia segera meratifikasi Konvensi PBB Mengenai Status
Pengungsi.
Civil
Society Solidarity for Asylum Seeker and Refugees
Working
Peoples Association (PRP), Confederation Congress of Indonesia Union
Alliance (KASBI), Legal Aid Foundation (LBH) Jakarta, Indonesian
Legal Aid Foundation (YLBHI), Human Rights Working Group (HRWG),
Humanitarian Volunteers Network (JRK), Commission for the Disappeared
and Victims of Violence (KONTRAS)
(CP
Ign Mahendra K:+62 85716280745)
Open
Humanitarian Access for the Refugees!
Reject
"Indonesia Solution"!
Indonesia
Must Ratified UN Convention on Refugees!
For nearly two months the
fate of the Tamil refugees in Merak is uncertain. So far, they have
to live in a boat sized 100 square feet. The ship is intended to
accommodate about 40 to 50 people but now it were packed by more than
200 people. Not surprisingly, they were forced to sleep in turn. The
boat facility is not comprehensive. There is only one toilet, their
basic needs are not comprehensive, and children were neglected, and
so on. Not to mention all of that is added by unfriendly weather with
strong winds and heavy rain. These conditions resulted in many of
them infected with diseases such as itching and diarrhea.
Only God knows how long
they will be in this condition. The conditions worsen by the
Indonesian Government policy that close the refugees access to
humanitarian assistance and the media. Indonesia government also
closes access to the UNHCR to meet with the refugees. Access closure
resulted in the refugees could not get the help they need. Also the
formal legal process to determine the fate of their future cannot be
done.
The Indonesian government
policy to hold them is related to the agreement with the Australian
Government. Australia in fact has ratified the UN Convention on
Refugees. But the Rudd government prefers to make an agreement,
called "Indonesian Solution". The "Indonesian
Solution" basically outsources Australia's obligations to asylum
seekers and refugees to Indonesia. This is the same as conducted
previously by Australia government by "Pacific solution"
with Nauru and Papua New Guinea. Many media in Australian reported
that the deal worth 50 million dollar assistance from Australia to
Indonesia. This Australia's aid package is not including naval
assistance to pursue asylum seeker boat in Indonesia water. Australia
itself already gave 12 million dollar for the construction and
improvement of detention center, including those located in Tanjung
Pinang, and providing health facilities and generators in detention.
Also 7.9 million dollar has been given for the border arrangements
management, including fingerprint technology and educational programs
for Indonesian officials.
Therefore, Civil Society
Solidarity for Asylum Seeker and Refugee demanded:
a. The Indonesian
government immediately opens access to the UNHCR and humanitarian aid
to the refugees.
b. Rejecting "Indonesian
Solution"
c. The Indonesian
government immediately ratifies the UN Convention on Refugees.
filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@gmail.com / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org
Messages in this topic (1)
Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
� Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
� Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
� Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/
<*> Your email settings:
Digest Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
dunia-politik-normal@yahoogroups.com
dunia-politik-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dunia-politik-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment