Topics in this digest:
1. Pernyataan Sikap PRP: Selamatkan Demokrasi, Bangun Oposisi Rakyat
From: Perhimpunan Rakyat Pekerja
Message
________________________________________________________________________
1. Pernyataan Sikap PRP: Selamatkan Demokrasi, Bangun Oposisi Rakyat
Posted by: "Perhimpunan Rakyat Pekerja" prp_pusat@yahoo.com prppusat
Date: Tue Jan 12, 2010 2:43 am ((PST))
PERNYATAAN
SIKAP
PERHIMPUNAN
RAKYAT PEKERJA
Nomor:
180/PS/KP-PRP/e/I/10
Selamatkan
Demokrasi!
Bangun
front oposisi sejati rakyat!
Salam
rakyat pekerja,
Tanda-tanda
melemahnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia hadir di hadapan kita
semua. Dari hari ke hari, pelemahan demokrasi yang diyakini bersama
sebagai jalan politik terbaik dari yang ada digerogoti oleh pilar
demokrasi itu sendiri, yakni mereka yang memegang kuasa di jajaran
pemerintah, parlemen, bahkan yudikatif. Masyarakat atau rakyat
tinggal sebagai "penonton" yang menjadi obyek kekuasaan dan tak
berdaya mendapati mandat politik yang dipercayakan lewat pemilu
disalahgunakan.
Tetapi
apakah tanda-tanda itu? Pertama, ketiadaan oposisi politik di
parlemen dimana seluruh kekuatan politik diserap oleh pemerintah.
Semua partai besar dan menengah menempatkan wakilnya di jajaran
kabinet. Bahkan partai yang digadang-gadang menjadi oposisi, PDI-P,
tampaknya cukup puas beroleh jatah ketua MPR yang dijabat Taufiek
Kiemas, suami Megawati. Politik, dengan demikian, menjadi arena
"potong tumpeng" belaka bagi kontestan pemenang pemilu.
Tak
signifikannya partai oposisi atau bahkan tiada, memperlihatkan watak
rezim yang mengarah otoritarianisme. Segala kebijakan bakal mudah
lolos diteken, termasuk kebijakan yang berpotensi merugikan
kepentingan rakyat pekerja. Neoliberalisme, yang merupakan watak dan
karakter rezim SBY-Boediono akan melenggang tanpa perlawanan berarti
di medan politik resmi.
Kedua,
SBY-Boediono juga berusaha mengamputasi berbagai kewenangan KPK yang
telah memiliki reputasi besar sebagai pemberantas korupsi yang
efektif. Para pimpinan KPK dikriminalisasi dengan berbagai motif.
Bibit-Chandra pada akhirnya memang dibebaskan dari segala tuduhan
atas desakan rakyat, tetapi sebagai perkakas pemberantas korupsi, KPK
sekarang jelas lebih lemah dan rentan kedudukannya dibanding
masa-masa sebelumnya.
Demokrasi
yang selalu didengung-dengungkan pejabat itu jelas bermasalah, jika
pada saat bersamaan piranti anti-korupsi melemah dan tumpul.
Demokrasi hanyalah sebentuk hiasan bibir (lips service),
sementara praktek penyalahgunaan wewenang terus berlangsung.
Demokrasi yang ditopang oleh korupsi tak memiliki makna yang berarti,
kecuali hanya sekian prosedur akal-akalan yang ramai oleh kamuflase.
Ketiga,
praktek hukum menyimpang dan penuh anomali. Jika dikatakan hukum
dinyatakan sebagai ruang memperjuangkan keadilan senyatanya bertolak
belakang. Hukum di rezim SBY tetap saja loyo dihadapan pemilik modal
dan perkasa di hadapan rakyat jelata yang miskin-papa. Berbagai media
mempertontonkan para penggerorogot uang Negara yang bernilai
triliunan rupiah masih berlenggang kangkung (misalnya pada
megaskandal Bank Century), sementara Minah, nenek tua yang didakwa
mencuri segelintir buah coklat harus mendekam penjara. Atau
tarik-ulur kasus Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang mengeluhkan
pelayanan kesehatan lewat e-mail yang sempat diganjar kurungan dan
denda ratusan juta rupiah.
Terakhir,
keempat, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menerapkan
kebijakan ala orde baru berupa pelarangan lima buah buku. Sejauh ini
Kejagung telah melarang 54 buah buku dan hendak melakukan hal yang
sama pada 20 buku lainnya, prestasi yang hanya bisa disaingi orde
baru. Pelarangan buku hanya tampil pada jenis kekuasaan otoritarian
yang memiliki maksud pembatasan informasi bagi publik.
Kebijakan-kebijakan
anti-demokrasi lainnya, sementara itu, masih berlangsung pada
pemerintahan yang belum genap berumur 100 hari. Kaum buruh tetap
menghadapi kebijakan outsourcing dan sistem kontrak, dimana buruh
berada pada posisi tertindas dan penuh ketidakbebasan. Kaum Tani akan
disapu oleh ACFTA, skema perdagangan bebas ASEAN-China, dimana produk
pertanian kita cepat atau lembat disingkirkan dari pasar karena kalah
bersaing dengan produk dari China dan negara-negara Asia Tenggara
lainnya. Sementara kaum miskin kota terus bergelut dengan ancaman
penggusuran yang kian marak diberitakan media massa.
Pertanyaannya
kemudian, adakah jalan keluar dari situasi yang menjerat mayoritas
rakyat di hari-hari sekarang dan yang akan datang ini?
Jawabnya:
ada. Meskipun bukan prestasi besar, kehendak SBY memperlemah KPK pada
akhir tahun 2009 kemarin terganjal oleh kegigihan publik atau massa
rakyat yang menentangnya. Kemenangan kecil lain juga dipertunjukkan
oleh Gerakan Koin untuk Keadilan yang berusaha membebaskan Prita
Mulyasari dari dakwaan hukum formal.
Di
masa yang lalu, kekuataan massa buruh mampu menolak rencana revisi UU
Ketenagakerjaan di tahun 2006. Dan jangan lupakan pula, gerakan massa
pada Reformasi 1998, menumbangkan Soeharto yang telah 32 tahun
bertahta.
Tentu
ada plus-minus dari kemenangan-kemenangan rakyat ini. Tetapi
jelas kekuataan rakyat memiliki batas "tanpa batas", bahkan pun
bila dibandingkan kekuasaan yang dilindungi aparatus kekerasan
(polisi dan militer).
Dan
sekian kemenangan itu bercirikan persatuan gerakan dalam macam ragam
bentuknya. Ketika seluruh elemen rakyat bersatu-padu, kemenangan itu
tampak tinggal sesuatu yang hanya harus diraih.
Upaya
penyelamatan demokrasi itu pun harus memiliki ciri yang sama, yakni
menghimpun seluruh elemen demokratik yang ada dan teguh
memperjuangkan kepentingan rakyat pekerja.
Perhimpunan
Rakyat Pekerja memiliki komitmen penyatuan elemen-elemen demokratik
dimaksud, sehingga tak lelah-lelahnya menyerukan:
Kepada
seluruh elemen dan organisasi rakyat untuk berinisiatif membangun
kekuatan berupa front oposisi rakyat terhadap rezim neoliberal
SBY-Boediono.
Secara
teguh menolak neoliberalisme dan segala kebijakan turunannya yang
menindas buruh, tani, dan kaum urban miskin perkotaan.
Percaya
pada adanya sistem ekonomi-politik diluar kapitalisme yang merupakan
jalan sejati bagi pembebasan rakyat pekerja, yaitu SOSIALISME.
Melakukan
praktik perlawanan nyata terhadap rezim neoliberal SBY-Boediono,
seperti momentum terdekat 28 Januari 2009, tepat 100 Hari
pemerintahan SBY-Boediono.
Jakarta,
12 Januari 2010
Komite
Pusat
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua
Nasional
Sekretaris
Jenderal
ttd.
(Anwar
Ma'ruf)
ttd.
(Rendro
Prayogo)
filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@gmail.com / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org
Messages in this topic (1)
Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
� Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
� Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
� Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/
<*> Your email settings:
Digest Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
dunia-politik-normal@yahoogroups.com
dunia-politik-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dunia-politik-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment