Topics in this digest:
1. Statemen Politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menyambut Hari Buruh
From: Rudi Hartono
Message
________________________________________________________________________
1. Statemen Politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menyambut Hari Buruh
Posted by: "Rudi Hartono" arahkiri2009@yahoo.com arahkiri2009
Date: Fri Apr 30, 2010 7:03 am ((PDT))
Selamat Hari Buruh Se-dunia,
Hentikan Penutupan Pabrik Karena Neoliberalisme, Rebut kembali kedaulatan
nasional untuk membangun dan memperkuat pabrik nasional.
Pada hari ini kaum buruh di mana saja, dimana pun ia berada, di Indonesia atau
di belahan dunia lain, sedang turun ke jalan-jalan untuk memperingati hari
buruh se-dunia. Untuk kita, di Indonesia, peringatan hari buruh mempunyai arti
sangat penting, karena bertepatan dengan krisis politik dan krisis ekonomi yang
saling beririsan.
Harus diakui, ada banyak
saudara-saudara kita yang tahun lalu masih mengikuti peringatan hari buruh,
namun untuk tahun ini sudah tidak lagi karena sudah ter-PHK dari pabriknya. Ya,
PHK massal dan penutupan pabrik, kedua persoalan ini menjadi momok paling
menakutkan bagi kaum buruh di Indonesia saat ini. Fenomena de-industrialisasi
menjadi "hantu" menakutkan bagi kaum buruh dan industrialis di dalam negeri.
Untuk tahun 2009 saja, berdasarkan data yang dirilis Depnakertrans (hingga
Maret 2009, triwulan pertama) korban PHK sudah mencapai 41.109 orang dan 16.229
orang dirumahkan, sebagian besar karena pengaruh krisis global. Sedangkan
menurut sumber lain, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), korban
PHK pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 1,5 juta orang hingga 3 juta orang
buruh.
Pada tahun yang sama, sebagian industri di dalam negeri telah tutup karena
persoalan pasar, bahan baku, dan liberalisasi ekonomi. Industri tekstil,
sebagai contoh, pada 2008 terdapat 55 pabrik tekstil tutup, dan 59.762 orang
ter-PHK. Tahun 2009 271 perusahaan tutup, 18.396 orang di PHK.
Ekonomi nasional memang sedang sakit, selain karena dijangkiti oleh penyakit
korupsi, juga karena adanya tumor ganas bernama "neoliberalisme". Karena pemerintah
begitu "doyan" menerapkan neoliberalisme, maka industri dalam negeri kehilangan
akses bahan baku, kehilangan akses pasar, dan kehilangan "perlindungan" dari
negara.
Negara tidak lagi menjadi pelindung kepentingan nasional, apalagi menjadi
penjaga kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Saat ini, karena anjuran
neoliberalisme, negara yang dipimpin oleh SBY-Budiono telah menjual kedaulatan
nasional kepada negeri-negeri imperialis, bahkan konstitusi (UUD 1945) dan
Pancasila telah dilucuti karakter anti-kolonialnya.
Ironisnya lagi, Indonesia yang sudah puluhan tahun merdeka ini, ternyata belum
memiliki sistim jaminan sosial bagi rakyatnya, termasuk kaum buruh. Memang,
pada tahun 2004, Indonesia sudah memiliki UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN), namun masih bermasalah hingga sekarang. Ada
upaya pemerintahan SBY untuk menjalankan UU SJSN melalui pembentukan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tetapi itupun tidak menjawab persoalan
jaminan sosial bagi kaum buruh dan rakyat miskin. Pertama, keempat BUMN
(Jamsostek, PT Taspen, PT ASABRI, da PT Askes) yang ditunjuk sebagai panitia
semuanya berstatus hukum persero. Itu berarti BPJS ini akan memiliki orientasi
laba (keuntungan), sedangkan semangat UU SJSN adalah nirlaba (orientasi
sosial). kedua, keempat BUMN yang ditunjuk menjadi paniti BPJS hanya
bisa melayani melayani pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan, TNI, Polri,
purnawirawan, serta sebagian kecil pegawai perusahaan swasta, bagaimana dengan
pekerja sektor informal (tukang becak, tukang bakso, dll). Ketiga, UU
SJSN ini dianggap memberikan beban tambahan bagi buruh dan pengusaha karena
adanya iuran yang harus dibayarkan dan bersifat wajib.
Harus disadari, kaum buruh tidak akan dapat mencapai sedikit kemajuan apapun,
apabila rantai-rantai penindasan bangsa lain masih mengikat tangan dan kami
bangsa kita. Bagimana kita bisa berbicara kesejahteraan rakyat, termasuk kaum
buruh, jikalau kita belum bebas menjalankan perekonomian nasional sendiri,
mengelolah sumber daya alam sendiri, mengelolah tenaga kerja sendiri, dan
mengelolah keuangan sendiri.
Untuk itu, dalam peringatan hari buruh hari ini, Partai Rakyat Demokratik (PRD)
mengajak kepada tiga kekuatan utama produktif nasional; buruh, rakyat miskin,
dan pengusaha nasional yang berpihak kepada kepentingan nasional, untuk
bergandengan tangan dalam membangun pemerintahan nasional yang mandiri,
berdaulat, dan berkepribadian. Untuk itu, dalam pandangan PRD, kaum buruh harus
berada di garda depan untuk menuntaskan perjuangan nasional, merebut kembali
kedaulatan nasional.
Karena itu, perjuangan buruh Indonesia tidak dapat ditawar-tawar lagi, mau
tidak mau, harus menjadi sebuah perjuangan politik. Kaum buruh harus memandang
perjuangan politik itu sama pentingnya dengan perjuangan untuk kebutuhan perut.
Untuk itu, gerakan buruh harus bersedia bekerjasama dan berkolaborasi dengan
sektor gerakan rakyat lainnya seperti rakyat miskin perkotaan, mahasiswa, dan
petani, untuk mendorong lahirnya politik persatuan yang berporoskan pada anti-neoliberalisme
dan anti-imperialisme.
PRD, sebagai partai yang mengembang amanah penderitaan rakyat, mengajak kaum
buruh di seluruh Indonesia untuk bersatu-padu sebuah kekuatan politik
alternatif.
Berikut ini adalah garis besar tuntutan kami:
1.
Hentikan
penutupan pabrik/industri di seluruh Indonesia; dengan jalan:
1.
Pemerintah
harus menjamin pasokan bahan baku dan energi bagi kebutuhan industri di dalam
negeri. Negara harus melarang penjualan gas, BBM, batubara, dsb ke luar negeri,
sebelum kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.
2.
Pemerintah
harus menjamin pasar bagi produk dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus
membatalkan seluruh agenda perdagangan bebas yang sudah ditandatangani
(WTO/FTA), serta menaikkan pajak impor untuk komoditi sejenis.
3.
Pemerintah
harus meluncurkan program kredit untuk menolong industri nasional, dengan
memprioritaskan pada usaha menengah dan kecil.
4.
Pemerintah
harus memfasilitas kaum buruh untuk mengambil alih dan menjalankan
pabrik-pabrik yang ditinggalkan pengusahannya.
2.
Berantas
korupsi dan ekonomi biaya tinggi hingga ke akar-akarnya, terutama skandal besar
seperti kasus Bank Century, kasus pajak di Dirjen Pajak, dll. Pemerintah harus
memberikan ruang bagi gerakan rakyat untuk terlibat aktif dalam pemberantasan
korupsi ini.
3.
Mencabut
segala UU/peraturan yang bertentangan dengan hak-hak kaum buruh, yang berarti
juga bertentangan dengan Pancasila, diantaranya UU nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenaga-kerjaan.
4.
Menuntut
pemerintah segera mengimplementasikan system jaminan sosial nasional kepada seluruh
rakyat, termasuk buruh dan para penganggur.
Demikian
statemen ini dibuat. MERDEKA!
Jakarta, 30
April 2010
Hentikan Neoliberalisme, Rebut
Kembali Kedaulatan Nasional
Komite Pimpinan Pusat-Partai Rakyat
Demokratik
KPP-PRD
Agus Jabo Priyono Gede Sandra
Ketua Umum Sekretaris
Jenderal
"Tugas Manusia adalah Menjadi Manusia" (Multatuli)
Kunjungi website http://www.arahkiri2009.blogspot.com
Messages in this topic (1)
Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
� Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
� Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
� Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/
<*> Your email settings:
Digest Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
dunia-politik-normal@yahoogroups.com
dunia-politik-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dunia-politik-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment