Topics in this digest:
1. PAS ada dalang dalam kepimpinannya?
From: anuar mohd nor
2a. Re: Pernyataan Sikap PRP Kecam Kebrutalan Aparat Kepolisian
From: HANIFA MARISA
Messages
________________________________________________________________________
1. PAS ada dalang dalam kepimpinannya?
Posted by: "anuar mohd nor" anuarmohdnor@yahoo.com anuarmohdnor
Date: Wed Aug 12, 2009 6:51 pm ((PDT))
PAS terus menjadi sasaran. PAS dikatakan mempunyai dalang. Adakah Hasan Ali dalang UMNO dalam PAS? Satu persoalan yang perlu kita ungkap - layari www.umno-reform2.com
Anuar Mohd Nor
Pengarah Institut Kajian Asas Kemasyarakatan
012-6544762
www.umno-reform2.com
www.arahkita.blogspot.com
Messages in this topic (1)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2a. Re: Pernyataan Sikap PRP Kecam Kebrutalan Aparat Kepolisian
Posted by: "HANIFA MARISA" gmdiqhan2002@yahoo.com gmdiqhan2002
Date: Wed Aug 12, 2009 7:59 pm ((PDT))
WE HAD RECEIVED IT SALDOMLY, AND BORING
--- On Tue, 8/11/09, Perhimpunan Rakyat Pekerja <prp_pusat@yahoo.com> wrote:
From: Perhimpunan Rakyat Pekerja <prp_pusat@yahoo.com>
Subject: Dunia-Politik.blogspot.com - Pernyataan Sikap PRP Kecam Kebrutalan Aparat Kepolisian
To: komite.pusat@prp-indonesia.org
Date: Tuesday, August 11, 2009, 5:57 AM
PERNYATAAN
SIKAP
PERHIMPUNAN
RAKYAT PEKERJA
Nomor:
107/PS/KP-PRP/ e/VIII/09
Mengecam
keras kebrutalan pihak kepolisian dalam penegakan hukum!
Kapolri
harus bertanggungjawab terhadap kekerasan pihak kepolisian!
Salam
rakyat pekerja,
Pada
tanggal 22 Juni 2009, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
memberlakukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8
tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia
dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI. Artinya, Kepolisian
Republik Indonesia (POLRI) hendak menjalankan fungsi dan tugasnya
dengan menghormati Hak Asasi Manusia setiap warga Negara. Dapat
dikatakan, POLRI akan menjalankan fungsi mengayomi dan melindungi
masyarakat.
Namun
kenyataannya sangat berbeda jauh dengan peraturan yang telah
dikeluarkan oleh Kapolri tersebut. Baru-baru ini, pada tanggal 9
Agustus 2009, telah terjadi tindakan brutal yang dilakukan kepolisian
terhadap para petani di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Para
petani yang hendak melaksanakan protes karena PTPN memaksakan memulai
operasinya di atas tanah yang sedang berkonflik, terpaksa harus
menjadi korban kebrutalan polisi. Beberapa warga bahkan menderita
luka serius dan seorang petani ditembak dari jarak dekat serta
mendapat pukulan popor senapan berkali-kali oleh aparat kepolisian.
Tindakan
brutal kepolisian ini bukan hanya terjadi sekali saja. Di beberapa
daerah lain tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian juga
terjadi. Contoh saja tindakan kekerasan aparat dan pimpinan Polres
Jakarta Utara terhadap para pekerja LBH Jakarta beberapa waktu yang
lalu. Juga di Aceh, beberapa kali proses penegakan hukum yang
dilakukan aparat kepolisian menyebabkan meninggalnya sang tersangka
atau korban. Tentu saja penegakan hukum yang dimaksud adalah
penegakan hukum yang menggunakan kekerasan sehingga menyebabkan
jatuhnya korban jiwa.
Perlakuan
ini juga dilakukan oleh aparat kepolisian di beberapa daerah yang
lainnya, sehingga menimbulkan korban luka atau bahkan korban
meninggal. Penegakan hukum dengan menggunakan kekerasan tentunya
sangat bertentangan dengan peraturan Kapolri yang baru saja
dikeluarkan. Namun yang menarik, tindakan penegakan hukum dengan
menggunakan kekerasan sehingga menyebabkan korban jiwa, hanya
dilakukan kepada rakyat pekerja.
Sementara
kepada para pemilik modal dan pejabat yang melakukan penyuapan dan
korupsi, akan diperlakukan dengan sangat baik. Tindakan atau
perlakuan yang ditunjukkan oleh kepolisian bisa sangat berbeda jika
menghadapi para koruptor yang jelas-jelas telah merugikan dan
menyengsarakan negeri ini. Beberapa kali, pihak kepolisian pun
melindungi kepentingan pemilik modal dengan menjadi penjaga keamanan
aset modalnya. Mereka dengan sigap dan brutal akan menghalau segala
gangguan yang akan merugikan kepentingan para pemilik modal termasuk
gangguan dari rakyat yang ingin menuntut hak-haknya. Artinya di
beberapa wilayah Indonesia, pihak kepolisian juga masih menjadi
���anjing penjaga��� kepentingan para pemilik modal.
Kapitalisme- Neoliberalisme
telah menyebabkan kebobrokan dalam institusi kepolisian yang
seharusnya menjaga keamanan-ketertiban serta mengayomi dan melindungi
masyarakat. Kenyataannya saat ini, institusi kepolisian seakan-akan
telah menganggap rakyat lah yang harus diperangi demi menjaga
kepentingan- kepentingan para pemilik modal. Maka dari itu, gerakan
perlawanan rakyat harus mulai dibentuk dan disatukan untuk
menghancurkan sistem kapitalisme- neoliberalisme, sehingga dapat
mengembalikan peran dan fungsi kepolisian ke posisinya semula yang
dicita-citakan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat.
Secara
tidak sadar, aparat kepolisian pun sebenarnya merupakan rakyat
pekerja yang juga dirampas kesejahteraannya oleh para pejabat
kepolisian dan para kapitalis. Seharusnya aparat kepolisian dapat
berjalan bersama-sama dengan rakyat pekerja lainnya untuk menuntut
kesejahteraan dan melawan para penguasa yang jelas-jelas lebih
berpihak kepada para kapitalis. Hanya dengan SOSIALISME lah
kesejahteraan dan hak-hak rakyat pekerja dapat dijamin oleh Negara,
termasuk kesejahteraan para aparat kepolisian.
Maka
dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan
sikap:
Mengecam
keras tindakan brutal dengan menggunakan kekerasan yang ditunjukkan
oleh aparat kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia
Menuntut
seluruh aparat kepolisian untuk menjalankan tugas dan fungsinya
dalam mengayomi dan melindungi hak-hak rakyat pekerja di seluruh
Indonesia.
Mendesak
Kapolri dan jajaran pejabat kepolisian lainnya untuk bertanggung
jawab terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang ditunjukkan oleh
aparatnya kepada rakyat pekerja di seluruh Indonesia
Kepada
seluruh elemen gerakan perlawanan rakyat untuk bersatu, termasuk
aparat-aparat kepolisian yang tertindas, demi memperjuangkan
SOSIALISME untuk kesejahteraan seluruh rakyat pekerja di Indonesia
Jakarta
10 Agustus 2009
Komite
Pusat
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua
Nasional
Sekretaris
Jenderal
ttd.
(Anwar
Ma'ruf)
ttd.
(Rendro
Prayogo)
___*****___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat
Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pusat@ prp-indonesia. org / prppusat@gmail. com / prppusat@yahoo. com
Website: www.prp-indonesia. org
Messages in this topic (2)
Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
� Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
� Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
� Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/
<*> Your email settings:
Digest Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:dunia-politik-normal@yahoogroups.com
mailto:dunia-politik-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dunia-politik-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment