Messages In This Digest (2 Messages)
- 1.
- POLDA Riau Coba Alihkan Masalah, enam organisasi bayaran disogok From: Rudi Hartono
- 2.
- Catatan AKhir Tahun 2008 Partai Persatuan Pembebasan Nasional (DPP-P From: Rudi Hartono
Messages
- 1.
-
POLDA Riau Coba Alihkan Masalah, enam organisasi bayaran disogok
Posted by: "Rudi Hartono" arahkiri2009@yahoo.com arahkiri2009
Wed Dec 24, 2008 10:31 pm (PST)
Kamis, 25 Desember 2008
Jakarta-berdikari
online (25/12-/08): Berita aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat
kepolisian dari Polda Riau bersama dengan PT. Arara Abadi kini sudah
menyebar kemana-mana, bahkan hingga mendapat solidaritas internasional
(silahkan klik disini). Dalam waktu dekat, pihak Komnas Ham akan
melakukan investigasi lapangan guna mencari bukti dan fakta pelanggaran
HAM berat, termasuk kemungkinan telah terjadinya genosida. Selain itu,
pihak korban dan tim advokasi petani Suluk Bongkal sudah mendatangi
mabes Polri, serta menyerahkan begitu banyak bukti (dokumen, foto, dan
video) mengenai aksi brutal Polda Riau. Dalam beberapa hari kedepan,
setidaknya paska libur, pihak korban dan tim advokasi juga akan
mengunjungi komisi III DPR untuk mengadukan kejadian tersebut.
Beberapa
langkah politik, pengaduan, serta dukungan dan solidaritas yang terus
mengalir kepada petani, telah membuat pihak Polda Riau dan PT. Arara
Abadi kian gentar. Buktinya, dalam pemberitaan Riau Terkini edisi Rabu,
24 Desember 2008, dikatakan bahwa polda riau mendapat dukungan dari 6
organisasi se-Riau untuk mengusut kedok Serikat Tani Riau. Ke-6
organisasi dimaksud adalah Lembaga Adat Masyarakat Sakai yang
ditandatangani Ketua Umum M.Yatim, Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah
Sakai Riau yang ditandatangani ketua Umum Iwandi, Aliansi Mahasiswa
Pemerhati Masyarakat Riau (AMPM-Riau) yang ditandatangani Eksekutif
Direktur Indra, Lembaga Independent Pembawa Pembaharuan Riau
(LIPP-Riau) yang ditandatangani Presedent Direktur Mariadi, Koalisi
Rakyat Bersuara (Korsa) Riau yang ditandatangani ketua umum Pirtiadi,
dan Barisan Anak Negeri yang ditandatangani ketua umum Kunarto. Sekedar
informasi, bahwa serangan yang diarahkan kepada Serikat Tani Riau (STR)
merupakan maneuver Polda Riau dan sejumlah broker politik di Riau untuk
mengalihkan isu kekerasan dan pelanggaran HAM. Padahal, dimata petani,
Serikat Tani Riau (STR) merupakan organisasi yang benar-benar
konsisten, tanpa pamrih, dalam memperjuangkan hak-hak kaum tani di
Riau. "STR itu pahlawan kami, sedangkan 6 organisasi itu penjahat";
Teriak Pak Rasyidin, seorang warga Suluk Bongkal.
Ketika
Berdikari online menkonfirmasikan berita ini kepada Bpk. Khalifah,
seorang masyarakat Suluk Bongkal, dan Pak Pongah, seorang Suku Sakai,
kami mendapatkan sebuah informasi mengejutkan. Menurut pak Khalifah, M.
Yatim, ketua Lembaga Adat Masyarakat Sakai, adalah orang yang
seringkali menjual nama orang sakai untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, dalam kasus ini, M. Yatim telah mendapat sejumlah uang dan
fasilitas dari PT. Arara Abadi. Ada beberapa tokoh Sakai yang memang
mendapat fasilitas dan setoran bulanan dari PT. Arara Abadi. Hal itu
yang membuat mereka selalu berdiri mewakili kepentingan perusahaan,
bahkan selalu berhadapan dengan petani.
Menurut Pak
Pongah, ke enam organisasi yang disebutkan diatas memang tidak pernah
membantu pemerintah, melainkan menjadi lembaga plat merah yang tiap
hari menyodorkan proposal kepada pemerintah. Mulut mereka sudah
disumbat duit, sehingga kebenaran dengan seenaknya diinjak-injak.
Menurut
Riza Sulhemy, mantan Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Bengkalis
(IMPERALIS), beberapa organisasi yang disebutkan oleh polda riau
mendukung kinerjanya mengusut STR, adalah organisasi-organisasi plat
merah, bayaran, serta tidak punya dukungan dari rakyat dan petani Riau
sendiri. menurutnya, organisasi-organisasi tersebut tumbuh hanya karena
mendapat fasilitas dari pemerintah dan pihak mana saja, termasuk PT.
Arara Abadi.
Kecaman juga datang dari Eksekutif
Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), melalui
seorang pengurusnya, Rudi Hartono. Rudi mengatakan, banyak organisasi
mahasiswa, seperti Aliansi Mahasiswa Pemerhati Masyarakat Riau
(AMPM-Riau) hanya organisasi sempalan alias papan nama, mereka tidak
memiliki platform dan visi perjuangan yang jelas. Hanya dengan
bermodalkan stempel dan proposal, mereka mengedarkan dukungan sekedar
untuk mendapatkan duit. Organisasi seperti ini, menurut Rudi, bukan
bagian dari gerakan mahasiswa, melainkan hanya alat individu (broker
duit) untuk memeras dan mencari duit. "kita (LMND,-red) sangat mengutuk
organisasi tersebut dan meminta kepada seluruh organisasi pergerakan se
-indonesia untuk mengisolasi kelompok tersebut"; ujar Rudi Hartono.
Seperti
diketahui, beberapa organisasi pergerakan (Mahasiswa, buruh, KMK,
LSM/NGO, dan tokoh politik) sedang berkonsolidasi untuk mendorong isu
kekerasan dan brutalisme Polda Riau di Suluk Bongkal segera direspon
pemerintah, terutama presiden.
baca selengkapnya di http://papernas.org/berdikari/ content/view/ 145/1/
- 2.
-
Catatan AKhir Tahun 2008 Partai Persatuan Pembebasan Nasional (DPP-P
Posted by: "Rudi Hartono" arahkiri2009@yahoo.com arahkiri2009
Thu Dec 25, 2008 1:57 am (PST)
2008; Tahun Penuh Krisis dan Kekalahan Neoliberal
Ayo, 2009, Saatnya Kaum Pergerakan berbicara...
oleh:
Dewan
Pimpinan Pusat-Partai Persatuan Pembebasan Nasional
DPP-PAPERNAS
Tahun
2008, seperti diketahui, merupakan tahun yang berat bukan saja pada kehidupan
ekonomi, tapi juga politik, sosial, dan kebudayaan. Selama setahun, dengan
pendekatan ekonomi pemerintah yang tetap neoliberal, pencapaian ekonomi tahun
2008 tidak mengangkat kesejahteraan rakyat, malah sebaliknya, semakin mendorong
mayoritas rakyat, terutama kalangan menengah dan bawah, terpuruk pada kesulitan
ekonomi yang cukup parah.
Kita
melihat kenyataan, bahwa pemimpin politik nasional saat ini tidak lagi
berbicara kepentingan nasional dan seluruh rakyat, tapi lebih mendahulukan dan
memfasilitasi kepentingan asing; perusahaan financial, korporasi raksasa, dan
kaki tangannya didalam negeri. Dibawah pemerintahan ini, seolah-olah
membalikkan kita pada era kolonialisme dimana kekayaan alam kita diperas oleh
penjajah dan rakyat hanya menjadi sapi perahan untuk kemakmuran penjajah.
Berikut,
kami melakukan koreksi terhadap perjalanan pemerintahan SBY-JK selama setahun,
baik dalam lapangan ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya. Seperti
sebelumnya, bahwa koreksi ini merupakan sikap politik kami dan selanjutnya akan
menjadi kesimpulan politik yang perlu perumusan juntuk dapat jalan keluar yang
tepat.
A. Masalah dalam
Lapangan Ekonomi
1.
Prestasi Ekonomi diatas Realitas Kosong
Pada
akhir 2007, sangat jelas terlihat kepincangan ekonomi pemerintahan SBY-JK,
bahwa sektor real semakin mandek (cenderung menuju kehancuran), sedangkan
sektor financial berkembang begitu hiper-aktif, seolah-olah tanpa
kendali. Pada saat itu, pemerintah benar-benar optimis dapat mengejar
pertumbuhan ekonomi sebesar, 6,8%. Tahun 2008, pemerintah berharap nilai
spektakuler dari pertumbuhan ekonomi dapat berulang. Sayangnya, ekspektasi
tersebut datang berhimpitan dengan krisis financial dan ekonomi dunia yang
sedang mengarah pada resesi.
Sejak
tahun 2007, ekonomi dunia sudah menampakkan tanda-tanda krisis, terutama karena
stagnasi ekonomi negeri kapitalis maju. Namun, pemerintah SBY-JK tidak
memperhitungkan hal semacam itu, bahkan tetap menebar optimisme dan ekspektasi
berlebihan. Ekspektasi pemerintah dibangun diatas angka-angka fantastis,
terutama target pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, nilai tukar rupiah, rasio
utang luar negeri terhadap PDB, posisi cadangan devisa, dan terakhir likuiditas
perbankan, yang sebenarnya berdiri pada realitas yang kosong.
Pertama, pemerintah berkeyakinan
bahwa pertumbuhan ekonomi 2008 akan mencapai 6,8 %. Kalaupun terjadi koreksi,
maka setidaknya angka pertumbuhan masih berkisar diatas 6% atau lebih tinggi
dari masa krisis 1997 dan 1998 yang hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4,7
persen dan minus 13,4 persen
Kedua, Inflasi. Laju
inflasi secara keseluruhan tahun 2008 optimis mencapai 12,1 persen. Meski naik
dua kali lipat dibanding laju inflasi 1997 sebesar 6,5 persen, namun relatif
masih jauh lebih baik dibanding laju inflasi 1998 sebesar 77,6 persen.
ketiga, nilai tukar rupiah.
Meski terjadi lonjakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, namun bobot
lonjakannya masih relatif terkontrol dibanding kemerosotan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS sepanjang 1997 dan 1998.
keempat, utang luar negeri terhadap
PDB. Hingga akhir tahun 2008, rasio utang luar negeri terhadap PDB optimis
mencapai 30 persen, jauh di bawah rasio utang luar negeri terhadap PDB pada
1997 dan 1998 masing-masing 60 persen dan 72 persen dari PDB.
kelima, merujuk pada posisi
cadangan devisa, yang pada 2008 mencapai 57,1 miliar dolar AS, dua kali lebih
banyak dibanding cadangan devisa 1998 yang kala itu 23,5 miliar dolar AS, atau
tiga kali lipat total cadangan devisa 1997, 17,4 miliar dolar AS.
keenam, adalah likuiditas perbankan. kondisi
perbankan dalam negeri, yang menunjukkan rasio kecukupan modal (capital
adequacy ratio/CAR) 17,21 persen, jauh diatas CAR 1997 dan 1998 yang
masing-masing tercatat 9,19 persen dan minus 15,70 persen. Dengan 9,5 persen,
suku bunga SBI 2008 jauh di bawah tingkat suku bunga SBI 1997 dan 1998, yang
masing-masing mencapai 20,0 persen dan 38,4 persen.
Baiklah
kita periksa, supaya bisa menemukan objektifitas ketika ditarik pada realitas
ekonomi sebenarnya. Karena selama ini, beberapa survey dan proyeksi yang
disampaikan begitu berbeda dengan kenyataan pada ekonomi secara nyata, dan juga
dampaknya pada kesejahteraan rakyat.
Mengenai
pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2007, Pada tahun 2007, factor
pendorong pertumbuhan ekonomi berasal dari tingginya konsumsi, peningkatan
harga komoditas global, dan meningkatnya aliran hot-money oleh spekulan asing.
Pada factor konsumsi, penyumbang terbesarnya paling banyak dari kredit sepeda
motor, kartu kredit dan property komersil. Kredit konsumsi seperti kartu
kredit, kredit untuk pembelian barang-barang elektronik, kredit untuk pembelian
motor dan mobil ditambah kredit tanpa agunan menjadi andalan perbankan. Menurut
Rizal Ramli, kredit untuk sepeda motor telah mencapai Rp. 6 trilyun, dan pada
waktu bersamaan, terjadi peningkatan tajam harga kebutuhan pokok seperti beras
(6-10%), gandum (50%), kedelai (100%), gula dan minyak goreng telah menyebabkan
beresiko tinggi terhadap standar pembayaran yang dibuat oleh peminjam.
Di
bidang ekspor, pertumbuhan penerimaan ekspor bukan diperoleh dari daya saing
ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi, tetapi karena adanya kecenderungan
naiknya harga komoditas di pasar internasional, terutama pertambangan dan CPO.
Beberapa fakta memperlihatkan, jumlah komoditas yang diekspor tetap sama bahkan
ada yang menurun.
Selama
ini, pemerintah juga cukup puas dengan kemunculan Indonesia sebagai "emerging
market" dalam pasar financial global. Data terakhir menunjukkan dana asing
yang masuk SBI sebesar US$1,36 miliar, SUN US$847 juta, pasar saham US$623
juta. Sebagian hot money ditanamkan dalam bentuk saham atau obligasi dan
investasi lainnya. Namun faktanya, tidak terjadi intermediasi atau korelasi
antara sektor financial dengan sektor real, atau sektor financial bergerak jauh
meninggalkan sektor real (ekonomi nyata). Sebagai misal, nilai kapitalisasi
pasar saham tahun 2007 adalah 131,73% (67% GDP), menyebabkan crowding out
sebesar 55,25%, Sayangnya, kalau dilihat dari angka PDB riil, sumbangan
sektor finansial ke PDB hanya 11,75%. Dan kalau dipetakan, itu pun lebih banyak
bersumber dari pajak transaksi. Sektor financial hanya memfasilitasi
keserakahan para kapitalis untuk melipatgandakan modal mereka, tanpa
bersusah-susah melalui proses produksi (M-C-M1).
Mengenai Perhitungan inflasi. Pendekatan pemerintah saat ini terlalu klasik
mengenai inflasi, padahal tingkat inflasi bisa lebih tinggi dibanding angka
perkiraan pemerintah, yakni 10-12%. Pendekatan pemerintah terlalu moneteris,
yakni selalu berfikir inflasi pada sirkulasi uang yang beredar, bukan pada agregat
antara kebutuhan hidup dan kemampuan membeli masyarakat. Akibatnya, dalam hal
teori inflasi, pemerintah selalu menggunakan BI rate sebagai instrument
menjinakkan inflasi. Tapi, pada aspek lain, justru menyimpan bom waktu yang
berasal dari kesulitan ekonomi rakyat yang tertutupi.
Soal nilai tukar rupiah stabil. Dalam beberapa hari kekisruhan di wall-street,
terlihat dengan jelas bahwa rupiah melorot cepat akibat guncangan ekonomi
global tersebut, hingga melewati Rp.10.000,00. Dibawah sistim financial yang
hiperaktif, tanpa regulasi, dan dikendalikan oleh aksi-aksi spekulatif, maka
tidak ada sedikitpun jaminan bagi stabilisasi nilai tukar, karena ini justru
merupakan celah bagi kapitalis spekulan menjalankan aksi mendapat untung.
Soal rasio utang luar negeri terhadap PDB menurun. Meskipun pada kenyataannya terjadi penurunan rasio
utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), nilai nominal utang masih sangat
besar sehingga membahayakan perekonomian Indonesia. Memang rasio utang terhadap
PDB terus menurun, tetapi nilai nominal utang yang terakumulasi semakin
bertambah, sehingga menyulitkan dalam menggerakkan ekonomi Indonesia.
Pemerintah baru saja membanggakan, terutama melalui iklan partai Demokrat,
bahwa SBY-JK telah berhasil mengatasi utang kepada IMF, padahal kenyataannya
nilai akumulasi utang (pinjaman) dari lembaga kreditor lain seperti Bank Dunia,
ADB, CGI, ataupun yang bilateral terus meningkat.
Mengenai Cadangan Devisa yang cukup besar, data
perekonomian (2006) juga menunjukan pembentukan modal tetap bersih (PMTB)
berada di teritorial negatif. Berarti, peningkatan cadangan devisa tidak
identik dengan dana berputar menggerakan daya kerja rakyat.
2.
Penguasaan Asing Terhadap Kekayaan Alam
Dengan
kekayaan alam, berupa hasil tambang, perkebunan, pertanian, kehutanaan,
dan-lain-lain, merupakan sumber daya besar untuk memakmurkan rakyat Indonesia.
Namun kenyataan tidak demikian, sebagian besar kekayaan alam tersebut dikontrol
oleh fihak asing. Sekitar 85%-90% sektor
migas nasional dikuasai oleh fihak asing. Dari 85% dominasi asing dalam
industri migas, sekitar 70% diantaranya adalah perusahaan asal AS, baik yang
bergerak dalam industri migas maupun perusahaan jasa dan barang dengan total
nilai US$9 miliar.
Gas
alam merupakan input yang sangat vital dalam berbagai industri, diantaranya:
industri logam, kimia, pulp dan kertas. Pada tahun 2005, produksi gas alam
Indonesia tercatat sebesar 75 milyar meter kubik, hampir separuhnya (36 milyar
meter kubik) diekspor. Sisanya sekitar 39 Milyar meter kubik digunakan untuk
konsumsi dalam negeri. Indonesia juga banyak dirugikan oleh kontrak penjualan
gas. Kontrak yang dibuat pemerintah Indonesia pada tahun 2002 semasa Presiden
Megawati berpotensi merugikan negara 75 miliar dolar AS, bila dihitung dengan
acuan harga gas sekarang.
Indonesia
juga menjadi negara pengekspor batubara terbesar di dunia. Ekspor tersebut
mampu menutup 25 persen permintaan pasar batubara dunia. Namun, penggunaan
batubara untuk kebutuhan didalam negeri kecil, termasuk untuk melayani
kebutuhan industri dalam negeri.
Di
akhir tahun 2008 ini, pemerintah benar-benar tuntas dalam meliberalisasikan
sektor migas Indonesia, melalui pengesahan UU Minerba yang mengakhiri era
kontrak karya dan meliberalkan sepenuh-penuhnya sektor pertambangan Indonesia, seperti
halnya UU migas. Selain itu, kelangkaan gas elpiji yang berlansung di hampir
seluruh daerah, terutama Jawa, dimana pemerintah melemparkan kelemahan
distribusi dan pasokan kepada Pertamina, merupakan sinyalemen yang patut
diwaspadai tentang hadirnya sektor swasta dalam penyaluran (distribusi gas
elpiji) di Indonesia. Dampak kelangkaan gas, juga menyerbu sektor pertanian,
dimana sudah berminggu petani-petani di pulau Jawa mendapati hilangnya pasokan
pupuk di pasaran. Entah kemana?
3.
Krisis Finansial dan Kegagalan Neoliberalism
Pada
saat ini, tingkat (derajat) kesejahteraan rakyat sudah sampai pada taraf paling
dasar (darurat), sehingga membutuhkan bukan sekedar solusi pergantian kekuasaan
politik, tapi perubahan kebijakan ekonomi. Pengaruh krisis financial, tentu
saja, merupakan bahaya terbesar didepan mata terhadap ekonomi nasional,
terutama kalangan berpendapatan menengah ke bawah.
Beberapa
minggu sebelum September hitam (kolapsnya Wall Street), pemerintah masih
optimis dengan situasi ekonomi didalam negeri, bahkan ketika institusi keuangan
internasional berjatuhan, Sri Mulyani tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia
tidak terlalu terganggu, karena fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat.
Namun, optimisme ini sekejap hilang ketika seluruh bursa saham dunia, termasuk
Indonesia, mengalami kerontokan, bahkan 3 hari BEI di suspensi. Belum cukup
dengan itu, serangkaian kebijakan buy buck dan Perppu JPSK yang dibuat
untuk menjaga likuiditas perbankan, ternyata tidak dapat menyelamatkan Bank
Indover, Century, dll.
Krisis
financial, terutama AS dan Eropa, juga berpengaruh pada jatuhnya permintaan
barang-barang ekspor Indonesia. Beberapa sektor industri dalam negeri mengalami
kerugian. Sebanyak 80 persen ekspor mebel dari lima perusahaan
anggota Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) ke pasar
AS terpaksa dibatalkan. Total kerugian yang diderita diperkirakan sekitar US$
6,25 juta-US$ 7,5 juta.
Kelompok industri yang rentan untuk tersapu oleh krisis
adalah; pertama, sektor industri yang
bergantung pada ekspor produk, terutama dengan tujuan AS dan Eropa. Masuk
kategori ini adalah tekstil, kayu/meubel, dan kerajinan. Kedua, sektor industri yang komponennya tergantung dari bahan baku
impor, terutama bahan baku kapas, suku cadang, dan sebagainya. Masuk dalam
kategori ini adalah otomotif, elektronik, dsb. Ketiga, sector industri yang banyak terkait pendanaannya
(finansial) dengan institusi keuangan yang sedang kolaps, sehingga berpeluang
terseret dalam krisis likuiditas.
Kendati demikian, pemerintah bukannya memperkuat benteng
pertahanan dari aksi-aksi spekulasi dan pelarian kapital (capital out-flow),
melainkan melenturkan regulasinya dan memfasilitasi mereka.
Di negara-negara Eropa, khusunya Inggris, Perancis, dan
Jerman, dimana pemerintahnya menyadari bahwa salah satu jalan menyelamatkan
ekonomi nasional adalah menggerakkan sektor real. Di Indonesia, respon
pemerintah untuk menyelamatkan sektor industri justru lepas tangan, yakni
dengan melemparkan pengusaha dan pekerja pada pertikaian tidak berujung,
misalnya SKB 4 Menteri.
Data-1
Sumber:
The 2008 Legatum Prosperity Index
B. Lapangan Politik
Dalam
setahun terakhir, seperti kesimpulan kami, bahwa sistim politik Indonesia tidak
banyak berubah. Seperti sebelumnya, sistim ekonomi Indonesia dikontrol oleh
sebagian kecil elit, yang basisnya untuk membangun kekuasaan politik adalah
kemampuan bertindak yang mereka miliki dalam menguasai sumber-sumber ekonomi
(bisnis). Hanya dengan sejumlah uang tertentu jabatan-jabatan politik dapat
mereka kuasai. Mereka berkuasa hanya untuk memenangkan kepentingan jangka
pendek dan memperkuat kekuatan ekonomi mereka, tanpa menyisakan sedikit tempat
untuk memikirkan rakyat.
Tahun
2008, merupakan kelanjutan dari projek neoliberalisme yang dikemudikan
pemerintahan SBY-JK. Tanpa menyisakan sedikit celah, kebijakan neoliberal di
tahun ini benar-benar digelontorkan bak banjir bah yang datangnya tiba-tiba.
Awal 2008, elit politik nasional disibukkan dengan mencuatnya ketidak-adilan
dalam kontrak-kontrak migas, seperti blok Cepu dan Natuna D-alpha. Amien Rais,
salah seorang tokoh PAN, merupakan tokoh paling keras berteriak menuntut
nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan asing, selain
beberapa tokoh politik lainnya.
Seolah
tak dapat menunggu, ketika krisis energi global mendongkrak harga minyak dunia
melewati harga 100 USD, maka pemerintah pun menjadikan alasan ini untuk
menaikkan harga BBM. SBY pun mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar
30%. Aksi protes dan perlawanan terjadi di hampir seluruh negeri, baik yang
digelar mahasiswa, maupun oleh serikat buruh, petani, kaum miskin kota dan
lain-lain. Gelombang aksi menentang kenaikan harga BBM mengundang respon balik
pemerintah, berupa aksi kekerasan dan represif kepada sejumlah aktifis mahasiswa.
Kampus UNAS, yang merupakan salah satu basis perlawanan, diserbu secara brutal
dan biadab oleh polisi atas restu SBY. Demikian pula dengan penangkapan
sejumlah aktifis mahasiswa, penggeledahan kantor Tali Geni, maupun kantor
Komite Bangkit Indonesia. Tindakan refresif masih menjadi kunci utama
pemerintah SBY-JK terhadap lawan-lawan politiknya.
Atmosfer
politik terus memanas. Di parlemen, respon sejumlah partai atas penolakan
rakyat atas kenaikan harga BBM melahirkan inisiatif hak angket. Mayoritas
fraksi di parlemen, tentunya dengan tekanan aksi massa di depan gedung DPR,
akhirnya meloloskan hak angket. Sementara itu, isu dominasi korporasi asing
dalam sektor migas dan lapangan ekonomi lainnya terus dipersoalkan. Meski kutub
neoliberal sempat mendapatkan keuntungan politik dari meluasnya penentangan
kenaikan harga, dan juga dipersoalkannya dominasi asing di lapangan ekonomi,
namun kurang mampu dalam merangkaikannya menjadi semacam persatuan. Sehingga
perlahan-lahan, Partai Golkar dan Demokrat dapat berbalik dan mulai
merehabilitasi citra politiknya.
Di
panggung politik nasional, diantara kutub pendukung neoliberal dan anti
neoliberal, terdapat juga kekuatan politik tersendiri, sering menyebut diri
"poros tengah", yang melancarkan manuver politik tersendiri untuk menjamin
kedudukan mereka di panggung politik. Mereka aktif mendukung
mobilisasi-mobilisasi anti-Ahmadiyah, menentang pornografi, dan sebagainya.
Krisis
financial di AS, yang kemudian menyebar ke negeri-negeri lain, juga merontokkan
ekonomi Indonesia. Sebelum itu, SBY dan tim ekonomi dimabuk optimisme akan
pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun terlihat bahwa fakta berbicara lain; dalam
sekejap, saham-saham di bursa efek Indonesia berjatuhan, bahkan nilai rupiah
sempat melorot. Secara politik, yang cukup menarik adalah ketika sejumlah elit
bertikai soal langkah penyelamatan ekonomi. Karena basis kekuatan politik
mereka adalah bisnis, maka mereka sibuk berseteru soal rumusan kebijakan yang
bisa menyelamatkan bisnis mereka, bukan berbicara dalam kerangka umum
kepentingan bangsa. Ketika SBY-JK memilih menyelamatkan Aburisal Bakrie,
pendukung neoliberal yang dipimpin Sri Mulyani ngotot menentang. Bakrie
mengangkat isu nasionalisme, tapi bukan nasionalisme sesungguhnya, melainkan
sejenis modifikasi nasionalisme untuk menyelamatkan kekayaannya yang sedang
berguguran. Di lain fihak, penolakan Sri Mulyani bermakna pengabaian peran
Negara dalam menyelamatkan Bakrie Resources, salah satu perusahaan batubara
nasional, agar terbuka jalan dianeksasi oleh korporasi asing. Akibat krisis
financial, kekayaan Bakrie merosot akibat rontoknya sejumlah bisnisnya; Saat
ini kekayaan Bakrie tercatat tinggal USD 850 juta (Rp 9,35 triliun). Tahun lalu
Bakrie, yang menjadi orang pribumi pertama paling kaya di tanah air, masih punya
harta USD 5,4 miliar (Rp 59,4 triliun).
Di
penghujung masa jabatannya, pemerintahan SBY dan DPR makin agressif pula
meloloskan perundangan yang berbau neoliberal. Dalam sebulan saja, DPR
mengesahkan dua perundangan neoliberal, yaitu UU Minerba dan UU BHP, yang mana
keduanya mendapat penolakan kuat dari masyarakat. Bukan itu saja, kedepan DPR
masih akan mengesahkan puluhan perundangan yang berdimensi neoliberal, karena
selain desakan dari imperialism, juga karena proses legislasi ini di danai
(USAID, Bank dunia, ADB,dll) sehingga dapat menjadi pesangon bagi DPR di akhir
masa jabatannya.
Saat
ini, pemerintahan SBY-JK sedang berusaha memulihkan popularitas politiknya.
Beberapa jalan dilalui, termasuk memenangkan pencitraan lewat media massa
(cetak dan elektronik). Partai demokrat begitu bombastis mengajukan iklannya di
TV, radio, dan media cetak. SBY juga berani mendorong Aulia Pohan ke penjara,
seorang besannya, untuk mendapatkan pengakuan konsistensi memberantas korupsi.
Selain itu, SBY juga seolah-olah menekan Bakrie dan Lapindo.
Tapi
tetap saja, kegagalan tak bisa ditutupi. Langkah penyelamatan ekonomi mengalami
kegagalan. Di bidang politik dan hukum, nampak bahwa pemberantasan korupsi
hanya berani menendang lawan politik atau orang-orang dekat yang pantas
dikorbankan. Tidak bisa menyentuh birokrasi, terutama kalangan birokrasi
pemerintahan. Dan ketika "popularitas" ini perlu di poles, SBY benar-benar
alergi dengan aksi protes. Kini, aksi di depan istana tidak boleh menggunakan
alat pengeras suara, dengan alasan mengganggu kerja presiden. Tentu ini
merupakan alasan klise dan absurd.
Bukan
itu saja, setelah refresi menentang kenaikan harga BBM, kembali refresi
berkembang intensitasnya di berbagai daerah, terutama pada saat mahasiswa
menentang pengesahan RUU BHP. Terjadi bentrokan di berbagai daerah, seperti
Makassar, Yogyakarta, Malang, Bandung, dan sebagainya. Di Bengkalis, Riau,
sebuah aksi kekerasan terhadap petani benar-benar mengerikan. Polisi
memborbardir pemukiman penduduk dengan menggunakan napalm, selain mengerahkan
pasukan darat sebanyak 700 orang. Akibatnya, 700 rumah hangus terbakar, 200
orang ditangkap, dua terkena tembakan, dan dua orang tewas.
C. Berbicara Soal
Kemajuan dan Gerakan
Dalam
pemilu 2009, perwakilan pergerakan turut berkompetisi. Secara kuantitas,
Papernas mengajukan 590 orang yang tersebar di 11 Partai Politik, yang terdiri
dari 31 caleg DPR nasional, 61 caleg DPR propinsi, dan 498 DPRD tk.II. Selain
itu, mengajukan 4 orang di pemilihan senator (DPD).
Dalam
Pilkada, beberapa kandidat yang diperjuangkan gerakan maju dalam pertarungan.
Di Makassar, kandidat yang diajukan pergerakan lewat jalur independent
menempati urutan 4 dari 7 calon, dengan perolehan suara lebih dari 14.000
orang. Di Aceh Selatan, kandidat yang di usung oleh kaum gerakan memperoleh
suara 3000 menempati urutan 10 dari 13 kandidat. Di Kabupaten Donggala, ketua
Papernas Sulteng, yang diperjungkan maju dalam pertarungan, meski mendapat
dukungan luas dari spectrum gerakan, tapi gagal melalui prose verifikasi.
Dari
semua proses kerja politik itu, kita semakin mendapatkan suntikan pengalaman
baru dalam arena politik legal yang selama ini mengharamkan keterlibatan kaum
pergerakan. Akumulasi pengalaman politik baru ini, setidaknya dalam kesimpulan
sementara, menambah luas kemampuan kader-kader pergerakan dalam melewati
hambatan-hambatan demokrasi formal dan mengenalkan mereka cara kerja gerakan
kepada politisi lain.
Masuknya
kaum pergerakan menjadi konsestan pemilu 2009 memiliki arti penting dalam
aspek-aspek berikut;
Pertama, kekuatan progressif
seperti pekerja, petani, serta kaum miskin kota, yang tidak pernah
diikutsertakan dan malah dikucilkan dalam arena politik di Indonesia selama
puluhan tahun, akhirnya bisa kembali masuk dalam institusi tersebut. Beberapa
caleg aktifis sukses mengenalkan cara berpolitik tanpa harus mengeluarkan duit,
tidak perlu membeli massa. Benedictus Adu, seorang sopir angkot, yang menjadi
calon DPD dari DKI Jakarta berhasil mengenalkan metode gerakan (advokasi,
mobilisasi, dan diskusi politik) dalam arena politik elektoral.
Kedua, kerangka politik di
Indonesia yang sebelumnya sepi dengan pertarungan ideologis, program, maupun
visi perjuangan, akhirnya berubah sehubungan dengan kemunculan aktifis
pergerakan. Misal PBR, terlepas ada atau tidaknya pengaruh para aktifis,
sekarang ini mulai mengisi kekosongan ideologi partai dengan mengajukan konsep
Sosialisme Religius. PBR juga berkali-kali, dan ini juga dilakukan beberapa
partai lain, menegaskan soal pentingnya memperjuangkan kemandirian bangsa
sebagai syarat memajukan ekonomi, politik dan kebudayaan.
Saat
ini, kita sedang berkonsentrasi pada cara memenangkan kawan-kawan kita yang
tersebar di berbagai daerah pemilihan. Dengan menyertakan metode gerakan, kami
yakin bahwa kesulitan-kesulitan dalam perjuangan parlementer akan teratasi, dan
sebaliknya, kita dapat melembagakan kerangka politik baru yang lebih berporos
pada partisipasi politik rakyat.
Ada
sebuah survei, termasuk juga diakui oleh Martha
Harnecker, bahwa audio-visual merupakan alat kampanye paling ampuh dalam
mempengaruhi persepsi massa. Tidak heran, seperti yang disebutkan dalam survey
AC Nielsen, bahwa ada korelasi antara peningkatan belanja iklan dan peningkatan
popularitas dan mengalirnya dukungan terhadap partai.
Gerindra
mengeluarkan dana iklan di bawah Rp 1 miliar. Namun, sejak Juli hingga Oktober,
biaya iklan Gerindra per bulan mencapai Rp 8 miliar; Pada
Juni dukungan terhadap Gerindra yang terekam survei LSI hanya pada tingkatan
1,0 persen. Namun, dukungan terhadap Gerindra meningkat menjadi 3,0 persen dan
4,0 persen pada September dan November.
Begitu
juga dengan Partai Demokrat (PD). Dari Mei hingga Juli 2008, pengeluaran iklan
PD di bawah Rp 1 miliar per bulan. Namun, mulai Agustus hingga Oktober,
pengeluaran iklan secara konsisten meningkat dari Rp 8,29 miliar (Agustus); Rp
10,08 miliar (September); dan Rp 15,15 miliar (Oktober).
Arena
pemilu 2009, seperti yang sudah diduga, akan menjadi arena pertarungan yang
sengit antara kekuatan-kekuatan politik di dalam negeri bukan saja para elit
yang berebut kekuasaan, tapi masuknya caleg-caleg kerakyatan yang menghendaki
mengajukan agenda kerakyatan di arena politik lima tahunan ini. Hal ini, akan
mempengaruhi konstelasi dan perimbangan kekuatan, terutama antara kekuatan yang
pro-imperialism dan anti-imperialism.
D. Sikap dan Bentuk
Respon Terhadap Krisis dan Pemilu 2009
Seperti disebutkan berbagai lembaga survei, sekitar 2 -
2,5 juta orang terancam terkena PHK pada semester awal 2009. Asosiasi
Pertekstilan Indonesia memperkirakan, jika tak ada upaya untuk menyelamatkan
industri tekstil nasional, hingga pertengahan 2009 jumlah karyawan tekstil yang
akan dikenai PHK mencapai 500.000 orang. Sejauh ini, karyawan tekstil yang
dikenai PHK sudah mencapai 15.000 orang.
Ancaman PHK massal, kejatuhan daya beli masyarakat, dan
ketidakstabilan ekonomi merupakan isu utama menjelang 2009, serta merupakan
persoalan penting yang perlu dijawab oleh calon legislatif dan calon presiden.
Partai-partai dan calon presiden kelihatannya mengabaikan hal tersebut, dan
tidak fokus menangani masalah tersebut. Dan seperti sebelumnya, partai-partai
borjuis paling banter mencoba menyentuh rakyat pada tataran slogan, tapi tidak
mengarah pada perdebatan solusi konkret, real, dan praksis. Mereka akan
menutupi ketidaksanggupan itu dengan politik uang.
Dalam hal ini, kandidat-kandidat yang diajukan pergerakan
sudah dibekali dengan program-program, meskipun masih perlu untuk
diperdebatkan, mengenai jalan keluar dari krisis.
Program yang kami tawarkan adalah;
Program Darurat;
Menaikkan pendapatan real masyarakat, terutama
mengenai komponen upah, harga jual produk pertanian, dan sebagainya;Pemerintah harus mengupayakan untuk mengontrol
harga, terutama harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus mengintervensi
harga pasar, serta memperbesar keterlibatan negara dalam mengontrol dan
menjalankan distribusi. Memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, dan
perumahan layak kepada seluruh rakyat;Mendorong negara berinvestasi pada pembangunan
infrastruktur publik (jalan raya, listrik, telekomunikasi, pelabuhan,
transportasi, dll), selain untuk penyerapan tenaga kerja, juga untuk
mendorong sektor real.Nasionalisasi bank-bank yang terancam mengalami
kesulitan likuiditas;Menerapkan aturan kontrol devisa guna mencegah
pelarian modal (capital outflow), serta memanggil pulang dana-dana hasil
ekspor yang selama ini di parkir di bank-bank asing; Melakukan
control terhadap mata uang (Currency
Exchange Control - CEC). Harga dollar dipatok untuk periode yang lama dan
terlepas dari tingginya angka inflasi yang tercatat dalam ekonomi nasional
sebelumnya. Mekanisme CEC akan memberikan pertahanan yang cukup bagi
indonesia menghadapi krisis financial, meskipun tanpa melibatkan cadangan
devisa.Mendorong
kerjasama global dan regional dengan prinsip solidaritas, terutama untuk
penciptaan kerjasama ekonomi dan system peminjaman diluar mekanisme
Negara-negara imperialis.
Program Strategis;
Cabut seluruh perundangan yang berbau neoliberal,
terutama UU Migas, UU minerba, UU SDA, UU Penanaman modal, UU Minerba, UU
BHP, UU tentang BI, dan lain-lain.Menggerakkan
sektor real, selain dengan menurunkan suku bunga juga dengan mendorong
Negara berinvestasi pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus
mengerahkan intermediasi perbankan untuk membiayai sektor real. Memajukan tenaga produktif
pertanian di pedesaan dengan melakukan beberapa langkah;Kepemilikan
tanah/lahan. Tanah-tanah yang kurang produktif karena tidak dikelolah
harus didistribusikan kepada petani.Memberikan
kredit murah dengan bunga sangat lunak bagi petani. Pemerintah harus
membangun Bank khusus bagi petani dan kaum perempuan di desa, guna
menjamin kapital bisa terarah untuk produktifitas masyarakat didesa. Membangun
industri olahan hasil produk pertanian guna memberi nilai tambah petani
dan industri pengadaan alat-alat pertanian seperti vestisida, traktor,
dan lain-lain. Untuk memberikan akses teknologi modern yang belum sanggup
diproduksi didalam negeri, negara mesti mengurangi pajak impor untuk
jenis teknologi pertanian tersebut.Membangun
lembaga penelitian, survei, dan pelatihan terhadap petani dalam hal
pembibitan, pemberantasan hama, perbaikan kualitas, dan lain-lain.Menjamin
pasokan energi (gas) murah untuk perusahaan-perusahaan pupuk agar terus
berproduksi; membuat larangan ekspor gas keluar negeri atau menaikkan
pajak/cukai untuk eskpor gas.Menjamin pasar
bagi produk pertanian baik didalam negeri maupun di pasar internasional.Melakukan
intervensi terhadap pasar guna menjaga stabilisasi harga –harga komoditi
pertanian agar tetap menguntunkan petani dan masyarakat diperkotaan.
Menjamin pasar bagi produk industri tertentu, menerapkan proteksi
terhadap jenis komoditi yang masih memiliki daya saing rendah dengan
memberlakukan pajak dan cukai yang tinggi pada jenis komoditi yang sama,
yang diimpor dari luar negeri. Negara harus membersihkan jalur
distribusi dari para penyelundup, mafia, dan agen-agen birokrasi yang
korup dan memberikan harga subsidi kepada rakyat agar terjangkau;Mengambil langkah nasionalisasi terhadap perusahaan
pertambangan asing, dimana tekanan awalnya adalah kontrol negara pada
sumber daya alam dan menyertakan penaikan "penerimaan" negara.Memperjuangkan penghapusan utang luar negeri yang
jumlahnya mencapai 150 Miliar USD, atau, minimal melakukan negosiasi untuk
moratorium (penundaan) pembayaran utang luar negeri sampai batas waktu
yang tidak ditentukan (saat rakyat Indonesia telah berhasil keluar dari
keterpurukan ekonomi);Menghapuskan sistim kontrak dan outsourcing, serta
pemberian jaminan sosial dan standar bekerja yang memadai buat pekerja.Mendorong partisipasi rakyat, terutama dengan
penciptaan institusi kerakyatan, yang memungkinkan bagi konsultasi,
diskusi, dan perumusan program pembangunan infrastruktur, ekonomi, dll;Memberikan perhatian kepada industri
kecil dan menengah dengan memberikan akses kredit mikro, ketersediaan
bahan baku murah, dan jaminan ketersediaan pasar. Membangun bank
pembangunan untuk memfasilitasi pemberian kredit bagi usaha kecil dan
menengah, koperasi-koperasi, maupun industri rumah tangga;
"Tugas Manusia adalah Menjadi Manusia" (Multatuli)
Stand up for Democracy! Website http://www.arahkiri2009.blogspot. com
Need to Reply?
Click one of the "Reply" links to respond to a specific message in the Daily Digest.
Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
• Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
• Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
• Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
• Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
• Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
• Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Individual | Switch format to Traditional
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
No comments:
Post a Comment