Topics in this digest:
1. Fw: [malaysiaria] Fw: What Thermal Image Camera at Airport detected
From: mr nobody
2. Pidato Politik KP-PRP dalam rangka HUT RI ke-64
From: Perhimpunan Rakyat Pekerja
Messages
________________________________________________________________________
1. Fw: [malaysiaria] Fw: What Thermal Image Camera at Airport detected
Posted by: "mr nobody" yahuu_mailer@yahoo.com.my yahuu_mailer
Date: Sun Aug 16, 2009 6:43 am ((PDT))
----- Mesej Dikirim Lanjut ----
Daripada: Lyn hussain <fazlyn_cun@yahoo.com.my>
Kepada: malaysiaria group <malaysiaria@yahoogroups.com>
Dihantar: Ahad, 16 Ogos, 2009 10:50:26
Subjek: [malaysiaria] Fw: What Thermal Image Camera at Airport detected [1 Attachment]
[Attachment(s) from Lyn hussain included below]
LYN
________________________________
Dapatkan alamat E-mel baru anda!
Rebut nama E-mel yang telah lama anda kehendaki sebelum orang lain mendapatkannya!
Selamat dlm talian. Tingkatkan kpd Internet Explorer 8 cepat,selamat, terbaik utk Yahoo! agar fikiran aman. Percuma. Dapatkan IE8 di sini!
http://downloads.yahoo.com/my/internetexplorer/
Messages in this topic (1)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Pidato Politik KP-PRP dalam rangka HUT RI ke-64
Posted by: "Perhimpunan Rakyat Pekerja" prp_pusat@yahoo.com prppusat
Date: Sun Aug 16, 2009 8:39 am ((PDT))
Pidato
Politik
Pimpinan
Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja
Nomor:
109/PI/KP-PRP/e/VIII/09
Tentang
Situasi Nasional Usai Pemilihan Presiden 2009
(Disampaikan
Saat Peringatan HUT RI ke-64 Tahun 2009)
Indonesia
Menggugat Neoliberalisme
Jakarta,
16 Agustus 2009
Kawan-kawan
seperjuangan,
Saat
ini kita berdiri di sini bukan untuk mengenang Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia. Atau sedang merayakan Kemerdekaan RI berbentuk lomba-lomba
dan karnafal. Bukan kawan-kawan. Kita berdiri di sini untuk
meneguhkan, bahwa Imperialisme belum pernah melepaskan Indonesia
dari lilitannya, walaupun
pernyataan kemerdekaan sudah diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus
1945.
Lihatlah
Marikun, Marihot, Muhammad, Mariyati, Maemunah, Maisaroh, yang
tinggal di rumah-rumah kontrakan berukuran 3 X 3,5 meter luasnya.
Mereka mati-matian "mengejar" uang, karena untuk memenuhi
kebutuhan reproduksi sosial di dalam rumah tangganya, tak bisa
dibayar dengan kelapa. Mereka tak pernah masuk daftar undangan
upacara memperingati Kemerdekaan Indonesia di mana pun, karena
identitas kelas dan gendernya. Meskipun mereka dimintai sumbangan
untuk penyelenggaraan lomba-lomba dalam rangka mobilisasi massa
rakyat pekerja memeriahkan Tujuhbelas-Agustusan.
Upacara
Tujuhbelas-Agustusan adalah replika simbolis puncak kemenangan
perjuangan massa dan bersenjata melawan kolonialisme. Kita
menyelenggarakan upacara bukan untuk mengenang para pahlawan yang
disemayamkan di Taman Makam Pahlawan, tetapi untuk mengasah ingatan
terhadap mereka yang hancur lebur sejak imperialisme Kumpeni,
Sistem Tanam Paksa, Sistem Pembangunanisme, dan neoliberalisme.
Kami
hendak menyitir pidato Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat,
perihal imperialisme di Indonesia, yang disampaikan di depan
Pengadilan Kolonial pada tahun 1930 di Bandung. Dikatakannya, bahwa
imperialisme tua datang ke Indonesia antara abad ke-17 dan 18, berupa
kumpeni dagang Belanda yang memberlakukan sistem monopoli dalam
persaingannya dengan Inggris dan Portugis. Meski kumpeni dagang ini
ambruk pada tahun 1800-an, tak berarti sistem monopolinya ikut serta
mati. Sistem Tanam Paksa diciptakan untuk pemulihan krisis
kapitalisme kumpeni, yang kita mengetahuinya lebih kejam menggorok
leher rakyat. Rakyat dipaksa dengan metode kekerasan menyerahkan
tenaga dan tanahnya untuk penanaman komoditi ekspor kolonial.
Kami kutip pernyataan
Soekarno dalam Indonesia Menggugat mengenai Imperialisme
modern:
........kini sudah
melar jadi raksasa imperialisme modern yang empat macam "saktinya":
Pertama, Indonesia tetap hanya menjadi negeri
pengambil bekal hidup. Kedua, Indonesia menjadi
negeri pengambilan bekal untuk pabrik-pabrik di Eropa.
Ketiga, Indonesia menjadi negeri pasar penjualan
barang-barang hasil dari macam-macam industri asing. Keempat,
Indonesia menjadi lapang usaha bagi modal yang ratusan, ribuan-ribuan
jumlahnya. Bukan hanya milik Belanda, tetapi juga modal Inggris,
modal Amerika, juga modal Jepang, dan lain-lain. Sehingga
imperialisme di Indonesia kini jadi internasional
karenanya. Terutama "sakti" yang keempat inilah, yang
membikin Indonesia menjadi daerah eksploitasi dari kapital
asing, menjadi lapang usaha bagi modal-modal kelebihan
dari negeri-negeri asing, adalah yang paling hebat dan makin lama,
makin bertambah hebatnya.
Saat
ini, ketika kita berdiri upacara di sini, harus diingat bahwa empat
sakti imperialisme modern yang digambarkan Soerkarno itu, tidak
mati sekalipun naskah proklamasi kemerdekaan telah dibacakan di
Gedung Joeang pada 17 Agustus 1945. Tetapi, sekali lagi, empat
sendi imperialisme modern itu tidak ikut enyah dari bumi kita.
Mengapa
demikian?
Kawan-kawan
seperjuangan,
Dalam
setiap upacara peringatan kemerdekaan seperti ini, Pembukaan
Konstitusi (UUD) 1945 merupakan ritual yang wajib dibacakan.
Seharusnya pembacaan itu selalu mengingatkan kita, bahwa pondasi
bangunan Republik Indonesia adalah Sosialisme. Namun anehnya saat
ini kita malah tabu untuk menyatakan Sosialisme sebagai tujuan dari
pendirian Negara Indonesia.
Memanglah
Sosialisme tidak disukai oleh kaum borjuasi yang menjadi jongos
Imperialisme modern. Berbagai cara dipergunakan untuk mengenyahkan
kekuatan rakyat anti-imperialisme yang bercita-cita untuk mewujudkan
Sosialisme. Kontradiksi antara kaum borjuasi dan kelas pekerja,
berebut arena negara terus menerus terjadi sejak negara kita ini
diproklamasikan. Dalam pertarungan kelas itu, kacung (jongos)
imperialisme memenangkan pertarungan di arena negara. Rezim Orde Baru
adalah kacung kapitalisme internasional yang membantai
kekuatan Sosialisme -termasuk Soekarno- pada tahun 1965.
Imperialisme
modern di masa Orde Baru adalah pembangunanisme yang menekankan
pertumbuhan ekonomi. Argumennya, jika ada pertumbuhan ekonomi maka
akan terjadi penetesan kesejahteraan ke bawah. Pembangunan sektor
industri dipusatkan pada manufaktur dan jasa yang beroritentasi
ekspor. Negara berfungsi sebagai institusi yang menggunakan alat
represi seperti militer, polisi, pengadilan, dan penjara untuk
mengontrol kekuatan rakyat pekerja.
Krisis
yang dialami negara-negara akhir dekade 1970-an, melahirkan Konsensus
Washington yang ditandatangani Inggris dan Amerika Serikat pada tahun
1980, dimana berisi kebijakan pemulihan krisis. Kebijakan itu ialah
kembali ke zaman ekonomi liberalisme. Inilah kapitalisme dalam bentuk
baru yang disebut neoliberalisme, dimana menghendaki peran negara
lemah sedangkan peran pasar sangat kuat dalam mengatur monopoli dan
ekspansi.
Di
Indonesia, kebijakan neoliberal untuk pemulihan krisis kapitalisme
internasional itu dijalankan melalui deregulasi dan debirokratisasi
pada pertenghan dekade tahun 1980-an. Ketika krisis ekonomi di
Indonesia terjadi pada tahun 1997 sebagai akibat kebijakan
neoliberal, sehingga terjadi PHK massal serentak di mana-mana
sedangkan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Hal lainnya yaitu
kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan bunuh diri
menjadi realitas yang umum, dimana merupakan kehancuran sendi-sendi
kehidupan rakyat pekerja.
Runyamnya
kawan-kawan, untuk pemulihan dari situasi krisis itu kaum borjuasi
yang memimpin negeri ini menyerahkan dirinya diiatur oleh rezim
neoliberal untuk keluar dari krisis. Mulanya yang direformasi adalah
Paket 5 Undang-undang Politik dan UUD 45, yang dinyatakan otoriter,
sebagai landasan prosedural untuk mempersiapkan perubahan yang
membuka pintu monopoli dan ekspansi konsorsium perusahaan
internasional di negeri kita. Kemudian susul menyusul disahkan paket
undang-udang privatisasi perusahaan pelayanan publik, undang-undang
penanaman modal yang memperbolehkan eksplorasi dan eksploitasi
sumberdaya alam/agraria 90 tahun lamanya, dan undang-undang tenaga
kerja yang membuka praktek outsourcing.
Tampilnya
Rezim Partai Demokrat
Kawan-kawan
sepejuangan,
Secara
sistematis melalui pembuatan perundang-undangan politik dan ekonomi,
Indonesia dapat diubah dalam tempo 10 tahun terakhir ini menjadi
institusi negara penyokong rezim neoliberal. Pemilu merupakan
mekanisme buat ajang pertarungan faksi-faksi borjuasi menjadi kacung
rezim neoliberal.
Pemilu
2009 sejak dari pemilihan anggota legislatif sampai dengan pemilu
presiden telah dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan perolehan
suara yang mencolok. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi,
Partai Demokrat akan memperoleh 148 kursi (26,4%), Partai Golkar 107
kursi (19,1%), dan PDIP 95 kursi (17%). Di bawah tiga besar kekuatan
borjuasi ini adalah partai-partai borjuasi peringkat kedua, ialah PKS
memperoleh 56 kursi (10%), PAN 47 kursi (8,4%), PPP 37 kursi (6,6%),
PKB 28 kursi (5%), Partai Gerindra 26 kursi (4,6%), serta Partai
Hanura mendapatkan 16 kursi (2,8%).
.Camkanlah,
Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu legislatif dan presiden akan
membangun "Blok Partai Demokrat" yang didukung PKS, PAN, PPP, dan
PKB, sehingga blok ini menguasai sekitar 56,4 persen kursi di
parlemen. Apakah ini artinya? Artinya sebagai kacung rezim
neoliberal "Blok Partai Demokrat" akan bebas hambatan dalam
memenangkan agenda rezim neoliberal memulihkan dirinya dari krisis.
Sedangkan 43,4 persen kursi sisanya dimiliki oleh "Blok Partai
Golkar" yang berkomplot Hanura dan "Blok PDIP" dengan Gerindra.
Seharusnya blok-blok partai yang terakhir ini menempatkan diri
sebagai oposisi -jika kita mengacu pada pengertian demokrasi-
namun tampaknya blok-blok partai yang trakhir ini hendak bermain aman
dan nyaman sehingga disangsikan menjadi oposan.
Perolehan
jumlah kursi mayoritas di lembaga legislatif ini harus kita baca
sebagai bentuk monopoli di dalam parlemen yang akan datang. Ini
sungguh menandaskan, bahwa Partai Demokrat berwujud rezim, berupa
monster, yang akan menggebuk kekuatan yang melawan ekspansi penanaman
modal di Indonesia.
Meskpun
kita semua mengetahui bahwa kemenangan Partai Demokrat itu bukan
mewakili 171 juta orang yang mempunyai hak pilih. Sebab hanya 105
juta suara yang terhitung, sedangkan yang Golput kali ini mencapai
38,6%. Tingkat Golput yang semakin meningkat dari pemilu ke pemilu
(1999 sebanyak 10%, 2004 sebanyak 20% dan 2009 sebanyak hampir 40%)
adalah petunjuk yang jelas, bahwa semakin banyak rakyat yang telah
menyimpulkan pemilu ini tidak signifikan menciptakan perubahan yang
adil dan sejahtera bagi diri mereka. Seharusnya rezim ini mengakui,
bahwa pemenang pemilu 2009 yang sesungguhnya adalah kelompok Golput.
Tetapi kekuatan ini dihilangkan arti politiknya, pun mereka belum
menjadi kekuatan yang terorganisir.
Menjadi
teranglah. Pemilu 2009 ini ibarat pasar pemenangan merek
dagang partai politik borjuasi memperoleh kursi di
parlemen untuk menjalankan resep pemulihan krisis kapitalisme global
yang melanda dunia sejak pertengahan tahun 2008. Pemilu dan
kemenangan Partai Demokrat telah dirancang secara sistematis oleh
rezim neoliberal untuk menciptakan rezim kacungnya. Kita
mengetahui, rezim kacung neoliberal ini berharga murah,
dibandingkan keuntungan yang bakal dikeruk perusahaan mutinasional,
lembaga keuangan internasional, dan negara-negara G-8 (negara
kapitalis) dari ekspansi serta eksploitasi sumberdaya alam maupun
tenaga kelas pekerja. Watak imperialis modern yang telah digambarkan
Soekarno saat menggugat kolonialisme, bahwa Indonesia menjadi negeri
eksploitasi dari kapital asing dan negeri pasar penjualan, sampai
saat ini tidak mati di bumi kita.
Inilah
kawan-kawan mengapa kemerdekaan negara Indonesia belum dapat
mewujudkan Sosialisme yang bersendikan kekuatan kelas pekerja.
Imperialisme dalam berbagai bentuk barunya, sekalipun mengalami
krisis demi krisis, berupaya untuk menggagalkan terwujudnya
Sosialisme di Indonesia. Mereka memainkan faksi-faksi borjuasi untuk
melawan rakyat pekerja -yang sejatinya satu bangsa dan bahasa.
Pemulihan
Krisis Neoliberalisme
Kawan-kawan
seperjuangan,
Menyimak
pidato tentang RAPBN tahun 2010 oleh Presiden SBY tanggal 3 Agustus
2009 lalu, rezim akan menerapkan kebijakan countercyclical,
yakni membalikkan ekonomi yang sedang krisis melalui perangsangan
fiskal dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, memperkuat
daya tahan sektor swasta, dan membuka kesempatan kerja yang menyerap
dampak PHK melalui pembangunan insfrastruktur padat karya. Total
rencana belanja negara untuk tahun 2010 mencapai Rp 1.009,5 trilun
(meningkat Rp 3,8 triliun dari tahun anggaran 2009), dimana
dialokasikan untuk prioritas:
Belanja
kenaikan anggaran PNS dan TNI/Polri,
Melanjutkan
program bantuan masyarakat
Melanjutkan
pembangunan infrasruktur transportasi
Pembangunan
pertanian, energi dan proyek padat karya,
Mendorong
revitalisasi industri dan pemulihan sektor swasta,
Reformasi
birokrasi
Meningkatakan
anggaran alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) TNI
Mempertahankan
anggaran pendidikan 20%,
Pengelolaan
sumberdaya alam dan antisipasi perubahan iklim.
Kebijakan
countercyclical dan alokasi belanja negara tahun 2010 itu
menjadilah terang bila dihubungkan dengan Komunike G-20 dalam
pertemuan di London bulan April tahun ini. Sebagaimana diketahui,
Forum G-20 beranggotakan negara-negara yang dililit hutang dan
negara-negara yang menciptakan hutang. Yang menggelikan, delegasi
Indonesia yang pergi ke sana menyatakan bangga karena telah berhasil
menjadi anggota G-20 dan mempengaruhi negara kapitalis untuk
memperbesar pengucuran dana hutang.
Indonesia
dapat diterima sebagai anggota G-20 tetap karena berkat kepatuhan
melaksanakan kebijakan neoliberal sejak reformasi tahun 1998. Keadaan
ekonominya bertumbuh, angka produk domestik brutto (PDB) cukup besar,
yang diperoleh dari ekspor perusahaan swasta nasional dan swasta
asing (dominan). Namun angka pertumbuhan ini diperoleh dari
pertumbuhan ekonomi makro yang berlandaskan hutang dan penggenjotan
konsumsi yang besar -baik oleh pemerintah, swasta, maupun rumah
tangga..
Masuknya investasi asing serta peningkatan hutang luar negeri dan
ekspor sudah pasti akan meningkatkan PDB., tetapi tak berarti
meningkatkan pendapatan rakyat pekerja. Sehingga pertumbuhan
ekonomi yang tinggi tidak selalu berbareng dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, akan mendegradasi kehidupan
rakyat pada tingkat kemiskinan massal.
Kawan-kawan
seperjuangan,
Pemimpin
G-20 sepakat mengalokasikan USD 1,1 trilun ke berbagai program untuk
memperbaiki kredit keuangan, perdagangan internasional, serta
stabilitas pemulihan krisis ekonomi global. Program-program tersebut
termasuk USD 500 miliar untuk IMF, USD 200 miliar untuk membantu
pemulihan perdagangan dunia, USD 250 miliar untuk fasilitas overdraft
IMF, USD 100 miliar untuk membantu pengembangan bank internasional
dalam memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Perjanjian ini
juga dicapai untuk menciptakan regulasi global yang lebih besar
terhadap penjamin dana dan agen kredit, untuk membersihkan pajak
perbankan. Pemimpin negara G-20 juga menyepakati dibentuknya forum
kerjasama untuk pemulihan krisis kapitalis bekerjasama dengan IMF.
Sebagai
anggota G-20, Indonesia serta merta melaksanakan konsensus tersebut
dalam tahun anggaran tahun 2010. Karena itu pada tahun anggaran 2010,
Indonesia yang dipimpin rezim Partai Demokrat akan menerapkan
kebijakan countercyclical yang ditekankan pada perbaikan
sistem keuangan. Itu artinya apa kawan-kawan? Artinya anggaran
nasional kita disusun untuk pemulihan krisis neoliberal. Rezim
neoliberal yang menciptakan krisis global ini, meminta negara-negara
jongosnya untuk melaksanakan program pemulihan krisis, dimana dapat
kita analisa pada alokasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nasional tahun anggaran 2010, yang kategorinya mencakup:
Penataan
biaya konsumsi masyarakat melalui program bantuan jaringan pengaman
sosial, yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras untuk Rakyat
Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), dan lain-lain, serta kenaikan gaji pegawai
negeri sipil, TNI/Polri.
Pembukaan
lapangan kerja padat karya pada proyek pembangunan infrastruktur
jalur transportasi, yang menghubungkan wilayah-wilayah industri
pertambangan, perkebunan (terutama sawit), dan migas, dengan
pelabuhan, bandara, dan pusat kota. Proyek pembangunan infrastruktur
jalur transportasi ini merupakan proyek padat karya yang diasumsikan
untuk mewadahi korban PHK massal.
Pemulihan
sektor swasta yang terkena dampak krisis neoliberal untuk mengejar
angka pertumbuhan ekonomi yang saat ini ditagetkan 5%.
Penempatan
industri strategis pada eksplorasi pertambangan dan perkebunan
berjangka panjang, sedikit menyerap buruh, dan padat investasi.
Birokrasi
diperkuat untuk mempersiapkan regulasi-regulasi yang melegitimasi
ekspansi dan monopoli kapitalis di wilayah industri strategis.
Anggaran
pertahanan dan keamanan serta Alutsista TNI diperbarui.
Mari
kita baca seksama. Dalam rencana anggaran nasional itu, dialokasikan
untuk peningkatan biaya konsumsi masyarakat berupa kenaikan gaji
pegawai sipil, militer dan polisi, serta program bantuan masyarakat.
Ini harus dimengerti sebagai usaha untuk tidak adanya kemacetan
belanja barang-barang konsumsi pemenuhan rumah tangga. Kita
mengetahui kawan-kawan. Kita tidak buta. Bahwa pembayaran cicilan
hutang Indonesia ke lembaga keuangan internasional dipungut dari
pajak pembelian barang-barang konsumsi. Keberlangsungan produksi
barang-barang konsumsi ini juga harus dijaga agar perputaran kapital
tidak terhenti di pasar.
Perempuan
rakyat pekerja yang lazimnya dibebani tugas melaksanakan proses
reproduksi tenaga kerja di dalam rumah tangga, pada saat ini mendapat
beban untuk pemulihan krisis neoliberal. Mereka menjadi sasaran
program bantuan pemerintah untuk masyarakat, contohnya program SPP
(Simpan Pinjam Perempuan) dari PNPM Mandiri dan BLT. Cukup menarik,
bahwa perempuan penerima program ini didaftar dengan menggunakan nama
perempuannya dan bukan nama suami atau nama keluarga. Tetapi ini
harap tidak dibaca sebagai pengistimewaan terhadap perempuan yang
menandakan adanya emansipasi. Tidak kawan-kawan. Kaum perempuan
rakyat pekerja menjadi sasaran program bantuan tersebut agar dalam
posisinya sebagai penanggung jawab rerproduksi sosial mampu
berbelanja konsumsi secara berkelanjutan. Pembangunan daya beli
masyarakat, sebagaimana yang disebut dalam rencana anggaran nasional
tahun 2010 harus dibaca sebagai pembangunan kehendak berkonsumsi
dengan frekuensi yang tinggi. Ini tak beda dengan penyaluran dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian fasiltias belajar
mengajar anak-anak di sekolah, pada akhirnya hanyalah agar sekolah
tersebut tetap mampu membeli buku-buku pelajaran yang setiap tahun
berubah dan berganti.
Sedangkan
suami dari perempuan rakyat pekerja yang di PHK, akan diserap ke
dalam proyek padat karya pembangunan jalur transportasi klasifikasi
"jalan negara" untuk mendukung industri strategis, yakni
pertambangan dan perkebunan sawit. Di wilayah luar Jawa pengkaplingan
tanah dan eksplorasi oleh industri strategis ini mulai berlangsung.
Pengambilalihan tanah melalui penggusuran dengan harga teramat murah,
pengusiran penduduk dari tanah yang dianggap milik negara, terjadi
secara besar-besaran. Petani miskin itu dijanjikan akan diberi
pekerjaan sebagai buruh di perusahaan-perusahaan multinasional
tersebut. Bahkan pemekaran-pemekaran daerah di beberapa kabupaten di
Sulawesi memungut sumbangan rakyat petani miskin sebesar, contohnya,
Rp 100.000 per kepala keluarga di Kabupaten Donggala. Pemekaran
daerah juga mengambil alih tanah petani miskin. Kini tinggal menanti
proses petani miskin menjadi buruh, dan kemudian buruh di perkotaan
besar menjadi proletar.
Yang
aneh kita pahami adalah kejadian pesawat udara milik TNI yang
berturut-turut jatuh sepanjang semester pertama tahun 2009, dimana
menewaskan prajurit dan perwira tinggi. Dalam tahun rencana anggaran
nasional tahun 2010, dialokasikan kenaikan dana belanja untuk
Alutsista . Itu artinya sistem pertahanan dan keamanan memperoleh
prioritas sejalan dengan pemulihan krisis neoliberal, untuk menjaga
industri strategis dan mengontrol potensi perlawanan rakyat pekerja,
yang diobrak-abrik hidupnya itu.
Gerakan
Rakyat Pekerja
Kawan-kawan
seperjuangan,
Terang
sudah, bahwa rencana anggaran nasional tahun 2010 yang akan
dijalankan oleh rezim Partai Demokrat lima tahun ke depan adalah
untuk pemulihan krisis neoliberalisme. Rezim ini seterang-terangnya
berjaya di atas porak-porandanya kehidupan rumah tangga rakyat
pekerja. Sekarang hendak pula mencincang porak-porandanya sendi-sendi
tulang rakyat pekerja sebagai alat untuk memulihkan krisisnya.
Cobalah, apa yang saat ini masih ada di kalangan kelas pekerja dan
petani gurem?
Sayang
sungguh sayang. Perlawanan serikat-serikat buruh selama Pemilu
legislatif dan presiden menurun cepat. Serikat-serikat buruh
terpecah-pecah ke dalam permainan politik kelas borjuasi yang
menggunakan politik pecah belah, seperti halnya terjadi sejak zaman
imperialisme tua hingga yang modern.
Pasti
ada yang berpendapat bahwa serikat buruh atau elit-elit pimpinan
serikat buruh yang berafiliasi dengan partai politik menjelang pemilu
yang berlalu adalah menjalankan hak warga negara. Alasan tentang hak
politik warga negara inilah yang acapkali diyakini sebagai kebenaran
dalam demokrasi. Tidak kawan-kawan. Pandangan ini sungguh menyesatkan
kelas pekerja, karena sepertinya mereka kehilangan ingatan terhadap
kontradiksi kelas antara serikatnya dengan partai politik borjuasi
nasional. Sepertinya mereka lupa, bahwa di dalam perjuangan kelas
tidak mungkin berafilisasi dengan dan dipimpin oleh kelas borjuasi.
Sepertinya mereka lupa, bahwa setelah pemilu usai mereka akan kembali
kepada kenyataan hidupnya tentang PHK, outsourcing, kerja
kontrak, privatisasi, dan mobilisasi buruh ke dalam pembangunan
infrastruktur jalan di wilayah industri strategis.
Pembacaan
terhadap serikat-serikat buruh yang begitu gampang berafiliasi dengan
partai politik atau berpindah arena menjadi politisi di dalam partai
politik borjuasi, merupakan pertanda belum adanya perang kelas
yang signifikan. Problem perburuhan masih dipandang sebagai
masalah normatif dan bukan persoalan kelas. Karena itu masih banyak
serikat buruh yang berpandangan, bahwa persoalan perburuhan dapat
diselesaikan melalui perubahan perundangan di arena parlemen.
Serikat
buruh tidak sendirian. Serikat tani, nelayan, kelompok perempuan,
serta gerakan rakyat dan sosial lainnya juga mengalami keterpecahan.
Khusus kelompok perempuan, keterpecahan itu terbuka pada saat
menjelang pemilihan presiden. Politik pecah belah dari kelas borjuasi
terhadap serikat-serikat dan kelompok-kelompok gerakan
rakyat pekerja menyebabkan mereka tak mampu menandingi mesin
propaganda raksasa kekuatan mainstream
dari kelas borjuasi, bahkan
nyaris tak mampu untuk membangun keadaran kritis pada rakyat pekerja
ketika seluruh dunia mengalami krisis kapitalisme global. Juga ketika
panggung politik tak ubahnya dari sandiwara atau parodi kaum elit
yang membodohi rakyat pekerja dengan berbagai manuver mereka,
serikat-serikat dan kelompok-kelompok gerakan tak mampu "memetik
buah ranum" angka golput, yang sedemikian tingginya (38,6%),
menjadi kesadaran umum untuk melakukan gerakan politik alternatif.
Sadar
atau tidak sadar, politik devide et impera
ala kelas borjuasi Indonesia terhadap serikat-serikat dan
kelompok-kelompok gerakan rakyat pekerja menyebabkan kelemahan dari
gerakan yang berlawan, yaitu pertama,
kekalahan di medan elektoral,
dimana rakyat terus dikangkangi oleh partai-partai politik borjuasi,
sementara di saat yang
menentukan gerakan rakyat tidak mampu berjuang dengan partai politik
yang dapat berperan siginifikan di panggung utama; kedua,
kekalahan di medan kesadaran
rakyat, karena kalangan gerakan rakyat hingga kini tidak mampu
mengatasi media-media pengendalian kesadaran yang berpihak pada
kepentingan struktur kapitalisme. Sementara itu kekalahan
ketiga, mulai
disadari ketika di medan gerakan sosial pun kemampuan gerakan rakyat
mulai semakin melemah, bahkan telah terlihat indikasi bahwa
kebangkitan represi dan intimidasi terhadap kebebasan rakyat untuk
berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Satu demi satu kasus,
dimana kalangan gerakan rakyat mengalami pembatasan atas ruang
geraknya. Mulai dari penangkapan, pembubaran, kriminalisasi, hingga
pemberangusan serikat sebagai fenomena yang marak mulai kita lihat
sebagai pola yang nyata tegas menandai relasi negara terhadap gerakan
rakyat pekerja di masa bertemunya 2 (dua) krisis: krisis kapitalisme
dan krisis politik nasional.
Kawan-kawan
seperjuangan,
Setelah
pemilu usai dan kita berdiri di sini untuk menegaskan, bahwa
imperialisme belum sirna dari muka bumi kita, ada yang
senantiasa tak boleh kita lupakan. Kita tak boleh melupakan hutang
Indonesia pada luar negeri ini telah mencapai Rp 1.700 triliun.
Pemilu yang hanya untuk memenangkan rezim Partai Demokrat itu pun
didanai dari hutang. Negeri kita memang diciptakan untuk tergantung
pada hutang, seperti halnya rumah tangga-rumah tangga kaum buruh,
petani, nelayan gurem, dan rakyat pekerja lainnya pun makin
tergantung hidupnya pada hutang/tukang kredit. Untuk membayar cicilan
bunga dan pokok sebesar Rp 450 triliun setiap tahun merupakan lubang
yang mengubur hidup-hidup seluruh rakyat pekerja.
Saatnya
kekuatan rakyat pekerja mengarahkan pengorganisiran pada industri
yang memimpin segi kontradiksi di dalam pemulihan krisis neoliberal.
Industri-industri itu ialah yang berhubungan dengan transportasi,
industri pelayanan publik seperti listrik, air, energi,
telekomunikasi, yang semuanya ini diprioritaskan untuk mendukung
eksplorasi industri strategis dan bukan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup rakyat pekerja. Saatnya gerakan buruh, tani gurem, nelayan
gurem, dan perempuan ditingkatkan sebagai alat perang kelas. Saatnya
pula, mulai membangunan persatuan
perjuangan politik yang
terorganisir secara baik dan memiliki kapasitas politik memadai untuk
menghadapi berbagai tantangan. Yaitu suatu partai yang dapat dikenali
rakyat secara terbuka dan diterima sebagai simbol kepemimpinan yang
memiliki wibawa untuk memberi arahan bagi rakyat pekerja yang
berlawan
Saatnya
kawan-kawan, kita mewujudkan Sosialisme sebagaimana dahulu
dicita-citakan oleh gerakan rakyat Indonesia melawan kolonialisme.
Karena
itu, Jangan Pernah Lelah Perjuangkan Sosialisme!
Sosialisme, Jalan Sejati
Pembebasan Rakyat Pekerja
Sosialisme, Solusi Bagi
Krisis Kapitalisme Global
Bersatu, Bangun Partai
Kelas Pekerja
Jakarta,
16 Agustus 2009
Komite
Pusat
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua Nasional
Sekretaris
Jenderal
ttd.
(Anwar Ma'ruf)
ttd.
(Rendro Prayogo)
_filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@gmail.com / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org
Messages in this topic (1)
Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
• Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
• Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
• Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/
<*> Your email settings:
Digest Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:dunia-politik-normal@yahoogroups.com
mailto:dunia-politik-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dunia-politik-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment