| Rabu, 25 Februari 2009 | 15.30
Berdikari Online, Makassar : Ribuan orang yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulawesi Selatan, mendatangi kantor gubernur Sulawesi Selatan, di jalan Urip Sumoharjo, Makasar, siang tadi (25/02/09). Dalam aksinya, massa menuntut agar pemerintah Sulawesi Selatan, dalam hal ini pejabat gubernur sulsel, Syahrul Yasin Limpo, segera memenuhi janjinya pada masa kampanye pemilihan, yaitu menggratiskan pelayan kesehatan gratis bagi seluruh warga sulsel. Jumlah massa yang besar hampir memenuhi halaman depan kantor gubernur Sulawesi Selatan. Sebagai besar peserta aksi adalah ibu-ibu. Massa aksi membawa sejumlah poster, baliho, dan petaka-petaka, yang isinya menagih janji gubernur dan menuntut penerapan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis.
Menurut Wahida B Upah, Ketua DPW SRMI Sulsel, Gubernur terpilih, yaitu Syahrul Yasin Limpo, telah melupakan janji politiknya pada masa kampanye. Padahal, menurutnya, kunci kemenangan Syahrul terletak pada dukungan rakyat miskin yang pada saat itu mendukung program-programnya, terutama janji pendidikan dan kesehatan gratis. Jika Syahrul terus menghindari memenuhi janji-janjinya, maka sebenarnya dia telah kehilangan mandat dari sebagian besar rakyat yang memilihnya.
Bagi Wahida, Anggaran belanja daerah yang sekarang ini seharusnya bisa menutupi kebutuhan pelayanan kesehatan gratis, bahkan pendidikan gratis. Hanya saja, menurut Ida, Pemda kurang memfokuskan anggaran bagi rakyat miskin, melainkan lebih melayani kaum kaya dan pejabat. Selama ini, politik anggaran yang dijalankan pemda sulsel kurang berpihak kepada rakyat miskin. data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel menyebutkan, jumlah penduduk miskin yang terdata berjumlah 2.523.277 orang. Sedangkan yang terdaftar sebagai peserta Jamkesmas sebanyak 2.44.737. Dengan demikian 73.540 penduduk miskin yang belum terlayani. Itupun baru data resmi versi pemerintah, belum dikonfirmasikan dengan fakta di lapangan.
Selain itu, SRMI juga memprotes sulitnya rakyat miskin memperoleh program Jamkesda dan Jankesmas. Penyebanya, kriteria masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) sangat tidak manusiawi. Sebagai contoh, yang dikategorikan orang miskin adalah ketika masyarakat menggunakan lantai tanah. Indikator tersebut sungguh mengada-ngada dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Padahal, menurut mereka, hampir semua rumah di sulawesi selatan saat ini sudah menggunakan lantai tembok, kecuali rumah bentuk panggung. Meskipun berlantai tembok, mereka tetap kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (sandang, papan, dan dll), apalagi kesehatan dan pendidikan.
SRMI menuntut agar pemerintah Sulawesi Selatan segera memberikan Jankesmas dan Jankesda kepada seluruh warga miskin sulsel, tanpa kerumitan birokrasi. Selain itu, massa juga terus menagih janji gubernur untuk penerapan pendidikan dan kesehatan gratis.
ULFA ILYAS |
No comments:
Post a Comment