Topics in this digest:
1. Pernyataan Sikap PRP Menyambut 11 Tahun Reformasi
From: prp_pusat@yahoo.com
Message
________________________________________________________________________
1. Pernyataan Sikap PRP Menyambut 11 Tahun Reformasi
Posted by: "prp_pusat@yahoo.com" prp_pusat@yahoo.com prppusat
Date: Wed May 20, 2009 6:34 pm ((PDT))
PERNYATAAN
SIKAP
PERHIMPUNAN
RAKYAT PEKERJA
Nomor:
078/PS/KP-PRP/e/v/09
11
TAHUN REFORMASI, RAKYAT MASIH BELUM SEJAHTERA
Kapitalisme
terbukti gagal dalam mensejahterakan rakyat Indonesia!
Salam rakyat pekerja,
Sejarah itu tercetak pada 21 Mei 1998, ketika
akhirnya Soeharto menyerah dan turun dari kekuasaan yang selama 32
tahun dipertahankan. Peristiwa ini demikian penting sebagai tonggak
berubahnya struktur politik, dari kuasa yang berlandaskan pada
intimidasi, penghancuran, pembunuhan, dan pemberangusan tanpa tanding
terhadap kekuatan kritik. Struktur politik menjadi lebih terbuka dan
lebih bebas meski dalam batasan-batasan tertentu.
Tetapi kita tetap harus mengingat 21 Mei tidak
hadir begitu saja. Berbulan-bulan lamanya, rakyat bersama mahasiswa
turun ke jalan-jalan. Momentum semacam itu menambah catatan
tersendiri bagi sejarah gerakan rakyat Indonesia. Ratusan ribu sampai
jutaan orang di seluruh Indonesia melakukan protes dan perlawanan
dalam menolak praktek kekuasaan militerisme orde baru, yang selama 32
tahun menghisap dan menindas rakyat pekerja.
Rejim militerisme-kapitalis orde baru bukannya
tak melakukan perlawanan balik. Sejumlah korban dari rakyat
dijatuhkan, baik melalui peluru aparat yang menewaskan belasan
mahasiswa, penculikan puluhan aktivis, hingga kerusuhan rasial yang
meminta korban tak kepalang di berbagai daerah.
Jatuhnya korban tidak pernah kita inginkan.
Namun kita paham dan mengerti, perjuangan melawan kejahatan tidak
semudah membalik telapak tangan. Kita akan terus mengingat para
korban demi membidani Reformasi 1998. Sembari mewanti-wanti, darah
yang tertumpah tidak boleh disia-siakan, nyawa yang terenggut dari
badan jangan dijadikan percuma.
Sebab kenyataannya, perjuangan yang dilakukan
oleh rakyat Indonesia menggusur Soeharto, belum lah mencapai apa yang
diimpikan, yakni kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Sudah
11 tahun reformasi berselang, namun posisi kesejahteraan rakyat belum
terangkat. Kemiskinan bukannya melenyap, tetapi malah menggejala.
Kian banyak orang sakit dan tidak mampu berobat layak, lulusan SMU
dengan hanya menatap hampa ke kampus yang kian mahal biayanya,
bayi-bayi bergizi buruk yang meruyak, serta bahkan muncul kasus-kasus
khas negara termiskin di dunia, seperti kelaparan dan bunuh diri
karena kemiskinan ekstrim.
Tapi kemudian,
apakah Reformasi 1998
adalah kesalahan sejarah?
Menjawab pertanyaan ini, kita harus menelisik
dinamika politik pasca 1998. Benar, bahwa Soeharto jatuh dan rejim
militerisme-kapitalis orde baru goyah luar biasa, tapi tidak sampai
benar-benar lenyap. Kemenangan rakyat atas orde baru dibajak oleh
elit-elit politik, baik dari elit komprador maupun elit politik "orde
baru-is" yang banting stir dan mengaku reformis. Sementara itu,
kekuataan asing yang sudah kuat menancap semenjak orde baru berkuasa,
tak mau kehilangan pengaruhnya.
Perselingkuhan elit-elit politik komprador dan
kekuatan kapitalis asing yang mengangkangi prestasi rakyat pada 21
Mei 1998 itu, merestorasi kekuasaan ala orde baru sambil
berlindung pada baju demokrasi. Atas nama demokrasi pula, yang
hanya berlandaskan pada pemenuhan prosedur, kebijakan-kebijakan
anti-rakyat justru lahir. Sebut saja UU Ketenagakerjaan di perburuhan
yang melegalkan praktik kerja mirip perbudakan (sistem kerja kontrak
dan outsourcing),
UU BHP yang mengarahkan kampus sebagai mesin pengeruk uang dan
membuat mahal biaya kuliah, kebijakan privatisasi atas BUMN-BUMN
strategis, penjualan kekayaan alam ke pihak asing melalui UU PMA,
juga kenaikan harga BBM berkali-kali.
Perlakuan rejim pasca reformasi terhadap rakyat
pun tak kunjung berubah. Rakyat jelata masih dianggap sebagai beban
dan bukan tanggung jawab negara guna mengangkat martabatnya.
Penggusuran pemukiman kumuh tanpa alternatif hunian, merupakan
peristiwa biasa penghias berita televisi. Juga penghalauan atas
keberadaan kaum miskin kota tanpa upaya penyediaan lapangan kerja
layak. Seakan tak ada hubungan antara negara dan rakyatnya.
Bukti ketidaksesuaian hubungan negara dan rakyat
kian menajam manakala pejabat publik justru berfoya-foya menggunakan
anggaran negara, yang notabene adalah uang rakyat. Sementara petani
dan buruh harus tertatih-tatih dengan penghasilan tak seberapa,
Walikota/Bupati, anggota parlemen daerah hingga pusat, serta petinggi
negara lainnya, menerapkan gaji untuk dirinya sendiri hingga bernilai
ratusan juta rupiah per bulan.
Menghadapi krisis global belakangan ini,
kelakuan rejim semakin menjadi-jadi bobroknya. Sejumlah kebajikan
yang berkebalikan maknanya bagi pemodal dan kelas proletar diambil
tanpa malu-malu. Jika bagi rakyat pekerja hendak dikenakan SKB 4
Menteri yang membatasi kenaikan upah (lalu direvisi karena kuatnya
perlawanan rakyat pekerja), bagi pengusaha hadir
kompensasi-kompensasi seperti JPS Keuangan dan dana stimulus yang
sebagian besar dinikmati pengusaha.
Ketika sejumlah besar rakyat pekerja ketar-ketir
menghadapi ancaman PHK, tidak ada langkah kongkret dari pemerintah
guna mencegahnya. Usaha-usaha pemerintah hanya sebatas pernyataan di
media cetak dan elektronik, tanpa tindak lanjut memadai.
Karakter anti-rakyat pemerintahan pasca
reformasi juga dapat kita tandai dalam perlakuan mereka terhadap
suara-suara kritis. Di era Megawati, sejumlah aktivis harus mendekam
di penjara karena demonstasi-demonstrasi jalanan, di era SBY-JK,
penangkapan para aktivis masih kerap terjadi, seperti yang baru-baru
ini dialami oleh pimpinan Wahana Lingkungan Hidup indonesia (Walhi),
karena menolak Konferensi Kelautan Sedunia (WOC-CTI) di Manado.
Aksi-aksi solidaritas di berbagai daerah guna memprotes penangkapan
ini dijawab dengan penangkapan-penangkapan terhadap penyelenggara
aksi.
Untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM sendiri,
saat ini menjadi hal yang diabaikan oleh pemerintah kapitalis, pasca
reformasi sampai saat ini. Selama 11 tahun ini, tidak satupun kasus
pelanggaran HAM dapat diselesaikan dan menyeret aktor-aktor di balik
kasus tersebut. Dalam perjalanan 11 tahun ini, penuntasan kasus-kasus
pelanggaran HAM hanya menyentuh level prajurit yang menjadi pelaksana
di lapangan. Kemauan pemerintah kapitalis untuk menuntaskan
kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia patut dipertanyakan. Padahal
jelas penumbangan Soeharto dari kursi kepresidenan, memiliki harapan
agar segera dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah
terjadi di masa lalu, termasuk tragedi kemanusiaan berupa pembantaian
jutaan rakyat tak berdosa pada tahun 1965.
Momentum Pemilu pun dimanfaatkan oleh para
kapitalis untuk melanggengkan agenda neoliberalisme di Indonesia,
paling tidak sampai lima tahun ke depan. Semua calon presiden dan
calon wakil presiden yang akan bertarung dalam kontestasi Pemilu
2009, memiliki jejak rekam dalam mengamankan agenda neoliberalisme.
Dengan berbagai cara, para tokoh tersebut berusaha untuk menumpas
suara-suara penentangan terhadap agenda Neoliberalisme, termasuk
dengan cara melakukan pelanggaran HAM.
Dari uraian tersebut di atas, bagi kami,
Perhimpunan Rakyat Pekerja, jika perlawanan tidak dilakukan terhadap
rejim kapitalis-neoliberal, maka sudah dapat dipastikan rakyat akan
terus menerus berada dalam kondisi ketertindasan. Maka diperlukan
sebuah persatuan gerakan rakyat untuk menghadang laju
kapitalisme di Indonesia. Seluruh elemen-elemen pro demokrasi yang
anti terhadap kapitalisme harus mulai bersatu dan menyerukan,
"KAPITALISME sudah gagal dalam mensejahterakan rakyat, hanya
SOSIALISME lah yang dapat mensejahterakan kehidupan rakyat!"Jakarta, 20 Mei 2009
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua
Nasional
(Anwar Ma'ruf)
Sekretaris
Jenderal
(Rendro Prayogo)
#yiv706842327 #yiv1510254812 _filtered {margin:0.79in;}#yiv706842327 #yiv1510254812 P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Gading Raya Gg. Gading IX No. 12, Pisangan Lama, Jakarta Timur
Phone/Fax: (021) 47881632
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@gmail.com / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org
Messages in this topic (1)
Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
� Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
� Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
� Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/
<*> Your email settings:
Digest Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:dunia-politik-normal@yahoogroups.com
mailto:dunia-politik-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dunia-politik-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment