Messages In This Digest (1 Message)
- 1.
- SKB empat Menteri benar-benar Neoliberal From: Rudi Hartono
Message
- 1.
-
SKB empat Menteri benar-benar Neoliberal
Posted by: "Rudi Hartono" arahkiri2009@yahoo.com arahkiri2009
Tue Oct 28, 2008 1:11 am (PDT)
SKB
empat Menteri benar-benar Neoliberal
28.10.08
Oleh: RUDI HARTONO
Krisis financial, yang dengan seketika, telah menyapu ekonomi dunia dan
menyeretnya kedalam sebuah "resesi", setidaknya paling mengerikan sejak great
depression 1930-an. Krisisi yang berakar jauh dibawah problem mendasar system
kapitalisme, telah membawa mayoritas manusia di bumi dalam kemiskinan dan beban
ekonomi yang terlampau berat, terutama kaum pekerja dan masyarakat miskin
negara selatan.
Di Indonesia, respon pemerintah terhadap krisis tidak mencerminkan kepentingan
mayoritas rakyat. Beberapa langkah penyelamatan ekonomi SBY, bukannya
membentengi kepentingan nasional dari gempuran krisi, tapi malah mengalihkan
beban krisis di AS ke pundak rakyat miskin Indonesia, termasuk kaum pekerja.
Salah satu sektor yang paling terancam dan mengkhawatirkan adalah industri
nasional, yang begitu bergantung kepada ekspor dan investasi dari luar.
Solusi Neoliberal
Setelah puluhan tahun institusi kekuangan asing mengontrol
makro-ekonomi Indonesia, setidaknya dalam bentuk deregulasi yang dipraktekkan
pemerintah Indonesia, kini mereka kembali membimbing pemerintah menjalankan
scenario penyelamatan ekonomi yang sesuai dengan kehendak AS dan lembaga
keuangan tersebut. Di sektor industri, pemerintah mencoba mempertemukan
kehendak investor asing dengan kekhawatiran pengusaha nasional, dengan
mengalihkan beban krisis kepada kaum pekerja, dengan menerbitkan SKB 4 Menteri.
Kebijakan baru ini, akan menciptakan kelenturan terhadap negosiasi upah dan
keleluasaan bagi pengusaha untuk menerapkan upah murah, tanpa campur tangan
negara lain.
Pemerintah mau menegaskan, bahwa negara "lepas tangan"
terhadap persoalan perburuhan, sebagai harga yang harus dibayarkan untuk
keberlanjutan industri nasional. Fikiran pemerintah ini, yang sayangnya
didukung secara naïf oleh sejumlah SB/SP besar, memindahkan kegagalan
pemerintah dalam memicu industri nasional, kepada mekanisme "kelenturan" pasar tenaga
kerja, sebagai salah satu cara keberlangjutan industri.
Lantas, dengan cara itu, pemerintah yakin bahwa
keberlansungan industri dibawah kendali pengusaha, dengan menerapkan pola
akumulasi primitif, dapat membawa industri nasional tetap survive hingga krisis
berakhir. Pendeknya, pemerintah ingin industri nasional tetap bertahan melalui
liberalisasi pasar tenaga kerja, menyerahkan kesejahteraan pekerja pada
mekanisme pasar.
Kebijakan Ngawur
SKB empat menteri bukannya membimbing industri nasional
tetap "survive", malahan akan mempercepat ajalnya. Hasilnya sudah bisa ditebak,
akan terjadi penurupan upah yang cukup signifikan, kemudian menjatuhkan daya
beli masyarakat secara umum, yang akhirnya meruntuhkan ekonomi secara umum.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sehubungan
dengan SKB empat menteri ini. Pertama, dalam hal negosiasi, seharusnya
dipertimbangkan soal equal playing field antara pengusaha dengan
pekerja. Di manapun, termasuk di negara industri maju, pengusaha dan pekerja
tidak dalam posisi seimbang dalam bernegosiasi. Energi tambahan bagi buruh
bernegosiasi adalah organisasi, pemogokan, dan aksi massa, tapi hal –hal
tersebut selamanya direfresi oleh pemerintah dan pengusaha.
Data yang dikeluarkan FES, pada tahun 2002, menunjukkan,
jumlah buruh yang menjadi anggota serikat baru mencapai lebih dari delapan juta
orang dan tingkat unionisasi sebesar sembilan persen dari total angkatan kerja
atau 25 persen dari total angkatan kerja di sektor formal. Dengan persentasi
buruh berorganisasi yang begitu kecil, belum mempertanyakan konsistensi serikat
buruhnya, sudah dapat dipastikan bahwa mayoritas kaum buruh berada di dalam
mulut singa, ketika bernegosiasi dengan pengusaha.
serikat buruh/SP berada dalam posisi lemah, terutama
akhir-akhir ini, setelah beberapa kali perjuangan ekonomi dan perjuangan
politik mengalami kekalahan. Gerakan buruh benar-benar berada di situasi
industrial yang begitu pelit, yang tidak memberikan konsesi dan kompromi dalam
ukuran minimal sekalipun.
Kedua, Serikat Buruh (SB/SP) yang punya porsi dalam
lembaga tri-partit, dan sedikit mendapat pengakuan didepan pengusaha, adalah
SB/SP yang masih kuat terkontaminasi oleh konsep hubungan industrial pancasila
(HIP) orde baru. SB/SP ini, dalam beberapa kasus, ketika mewakili anggotanya
yang terlibat dalam perselisihan industrial, tidak segan untuk berkompromi
dengan pengusaha dan mengkhianati anggotanya. SB/SP tersebut sudah lama
ter-aristokrasi.
Ketiga, upah pekerja selalu menjadi komponen dari
biaya produksi yang selalu ditekan, padahal komponen upah hanya menyumbang 8%
sampai 10% biaya produksi. Sementara biaya produksi terbesar adalah pungutan
liar dan perizinan yang mencapai 35% hingga 40%. Seharusnya pemerintah serius memberantas
pungli dan perizinan, sebagai salah satu jalan melepaskan beban industri
nasional.
jika dalam kebijakan upah minimum saja, yang juga
dikontrol oleh pemerintah, pengusaha banyak yang tidak mengindahkan kebijakan
upah minimum, maka bagaimana dengan mekanisme bipartit. Sudah bisa ditebak
hasilnya; pengusaha akan cenderung menekan upah, meskipun perusahaan dalam
kondisi cukup membaik, karena yang membimbing pengusaha adalah pemujaan
terhadap akumulasi profit.
Solusi Anti-Neoliberal
Industri dalam negeri, jauh sebelum krisis financial,
telah cukup menderita akibat kebijakan neoliberalisme. Liberalisasi ekonomi
yang berjalan cukup cepat, telah menurunkan kemampuan industri nasional, dan
membawa pangsa pasar domestik dikuasai oleh asing. Sebelumnya, pemerintah SBY
pun menyerang industri dalam negeri, dengan menaikkan harga BBM, tingginya
bunga dan sulitnya akses kredit, pungli dan korupsi, dan pemadaman listrik
bergilir.
Jadi, penyakitnya sebenarnya bersumber pada kebijakan
ekonomi neoliberal, yang diyakini oleh pemerintah dan tim ekonominya hingga
sekarang. Sumber penyakit ini, yang dengan kiprahnya secara global sedang
runtuh, memerlukan keberanian politik dari pemerintah untuk merumuskan
langkah-langkah konkret, sebagai perisasi baja terhadap ekonomi nasional.
Menurut saya, ada beberapa langkah alternatif terhadap SKB
4 Menteri yang sepatutnya dilakukan pemerintah, untuk mengeluarkan ekonomi
nasional dari kerentanan dipukul oleh krisis, antara lain; pertama, memberikan
kelonggaran terhadap industri nasional, terutama dari jepitan neoliberal,
dengan melakukan proteksi dan jaminan pasar terhadap produksi dalam negeri.
Kedua, memberikan jaminan pasokan energi yang murah
kepada industri. Ini meliputi BBM, gas, batubara, dan kebutuhan-kebutuhan
lainnya untuk industri. Kebijakan liberalisasi sektor energi harus dicabut,
termasuk orientasi ekspor migas harus dihentikan dan diprioritaskan pada
pemenuhan kebutuhan domestik.
Ketiga, memberantas korupsi, pungli dan pola
pezinan yang birokratis yang sudah lama menggerogoti industri nasional. Insider
trading/brokerisasi di BUMN harus dibersihkan.
Keempat, menaikakkan upah
pekerja secara nasional, dengan upah minimum nasional (UMN) sebesar Rp. 1,2
juta (berdasarkan survey FNPBI), untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Kelima, memicu industrialisasi nasional, dengan
bertumpu pada sektor pertanian sebagai dasar dan industrialisasi sebagai arah.
memberikan insentif bagi perusahaan industri yang berorientasi ekspor, berupa
penghapusan tariff ekspor dan peningkatan tariff impor barang sejenis.
keenam, menghentikan privatisasi terhadap seluruh
perusahaan milik negara, dan mulai memperluas perusahaan layanan sosial, untuk
memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Solusi-solusi diatas, seperti juga tawaran program-program
kami sebelumnya, tidak akan murni berjalan jika tidak ada usaha memutar-haluan
ekonomi yang sebelumnya mengikuti jalan neoliberalisme, untuk lebih berdikari,
mandiri, dan memenuhi kebutuhan rakyat.
Penulis adalah Pengelolah Jurnal Arah-KIRI, peneliti di
LPMIS, dan Pengurus PAPERNAS.
Baca Selengkapnya!
"Tugas Manusia adalah Menjadi Manusia" (Multatuli)
Stand up for Democracy! Website http://www.arahkiri2009.blogspot. com
Need to Reply?
Click one of the "Reply" links to respond to a specific message in the Daily Digest.
Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
• Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
• Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
• Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.
Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.
=============================================
Link List:
• Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
• Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
• Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Individual | Switch format to Traditional
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
No comments:
Post a Comment